- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAcoid - Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan, lebih baik Presiden Joko Widodo bertemu KPK membahas status tersangka Komjen Budi Gunawan.
Ini harus dilakukan, setelah KPK menetapkan tersangka kepada Komjen Budi Gunawan. Sementara, pada Kamis 15 Januari DPR menyetujui pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Menurut Pram, dengan status hukum ini maka harus ada jalan keluar. Yaitu dengan melakukan pertemuan dengan kedua lembaga ini.
"Maka ketika persoalan muncul dengan dugaan yang ada dan ini hak prerogratif Presiden, maka perlu ada pemikiran antara presiden dan KPK untuk mencari jalan keluar bersama bagaimana ini bisa terselesaikan secara baik dalam persoalan menyangkut persoalan hukum saudara Budi Gunawan," jelas Pramono, di gedung DPR, Jakarta, Kamis 15 Januari 2015.
Pramono mengatakan, proses ini perlu diambil Presiden, agar di kemudian hari tidak ada suatu yang menghambat.
Apalagi, rawan untuk dipolitisasi. "Harus ada jalan ke luar. Salah satunya, jangan sampai ada politisasi hukum," katanya.
Pada Paripurna DPR Kamis 15 Januari, diputuskan menyetujui Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Hanya Demokrat yang meminta untuk diundur.
Baca juga:
Integritas Firli Bahuri dan Komitmen Penegakan Hukum Irjen Karyoto
Setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti pelanggaran etik yang dilakukan Firli saya menyimpulkan Firli memang bukan pribadi yang berintegritas.
