- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVAnews - Presiden Joko widodo menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Calon Kepala Polri yang diajukannya, Komjen Budi Gunawan.
Meski begitu, Jokowi menekankankan bahwa proses politik yang telah berjalan di parlemen terkait uji kepatutan dan kelayakan Calon Kapolri terhadap Budi Gunawan juga tetap berjalan.
"Kami hormati ada proses hukum di sini. Tetapi, juga ada proses politik di dewan yang harus kita hormati," ujar Jokowi dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu 14 Januari 2015.
Ia menjelaskan, terkait pencalonan Kapolri ini, pemerintah telah melalui tahapan prosedur yang berlaku sejak beberapa pekan sebelumnya.
Dimulai dengan usulan dari Kompolnas yang terdiri dari dua pilihan. Opsi pertama, ada sembilan nama perwira tinggi Polri yang diajukan kepada Presiden. Sedangkan opsi kedua, terdapat empat nama petinggi Polri. "Kemudian, setelah usulan ini, saya memilih satu," kata Jokowi.
Ia pun menegaskan, telah mempelajari secara detail seluruh nama calon yang diajukan oleh Kompolnas, sebelum memilih salah satu di antaranya untuk diproses uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI.
"saya bertanya, ada masalah rekening. Saya tanyakan kepada Kompolnas dan saya dapatkan surat klarifikasi mengenai rekening," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, surat itu menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, transaksi rekening itu merupakan transaksi yang wajar.
Berdasarkan jawaban dari Kompolnas itu, Jokowi pun kemudian memilih nama Budi Gunawan untuk diajukan kepada parlemen sebagai Calon Kapolri, agar diproses fit and proper test.
"Dalam proses ini, kemudian ada penetapan tersangka oleh KPK," kata Jokowi.
Diharapkan, parlemen segera mengeluarkan keputusan terkait usulan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri, apakah diterima atau ditolak, melalui mekanisme rapat paripurna.
"Nanti, setelah ada keputusan di Dewan, baru akan diputuskan kebijakan apa yang akan kita ambil," kata Jokowi.
Baca juga:
(asp)
Kapolri Akan Pensiun, Jokowi Diminta Cermat Pilih Pengganti
Diharapkan tak ramai tarik-menarik kepentingan politik.
