Ketua KPK: Pemerintah Tak Ingin Lihat Negara Ini Jadi Baik

Abraham Samad
Sumber :
  • ANTARA/Puspa Perwitasari

VIVAnews - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad, mengatakan Presiden Joko Widodo tidak berkewajiban untuk melibatkan institusinya dalam pemilihan calon Kapolri.

Meski demikian, dia menyebut  hal tersebut perlu untuk dilakukan jika ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dan benar.

"Betul, bukan kewajiban," kata Abraham Samad dalam pesan singkat pada wartawan, Selasa 13 Januari 2015.

Abraham pun melontarkan sindirannya terkait tidak dilibatkannya KPK dan PPATK dalam proses pemilihan Kapolri.

"Kecuali kalau pemerintahan ini tidak mau lihat negara dan bangsa ini jadi baik, maka memang tidak diperlukan pendapat dari KPK dan PPATK," kata Samad. [Baca ]

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengajukan calon tunggal Kapolri kepada DPR, yakni Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang sekarang menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polisi.

Komjen BG: Pak Kapolri Masih Lama Pensiun

Dalam proses penunjukkan itu, Presiden Jokowi tidak melibatkan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. Tidak seperti saat penunjukan para pembantunya di kabinet.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, mengungkapkan, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pihaknya dilibatkan dalam pemilihan Kapolri.

"Pada pemilihan Kapolri di era SBY, KPK melakukan uji sahih LHKPN para calon dan hasilnya diserahkan langsng pada Presiden, sebagai bahan untuk Presiden menentukan calonnya. Pada saat ini, KPK tidak diminta untuk melakukan itu," kata Bambang dalam pesan singkat kepada wartawan, Minggu 11 Januari 2015.

Bambang mengakui bahwa sesuai dengan Undang-Undang, Presiden mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa yang akan menjadi Kapolri. Menurut dia, KPK hanya bisa meminta agar pergantian itu dilakukan sesuai tradisi terbaik yang pernah dilakukan.

"Dan juga meminta agar calon Kapolri mendatang punyai integritas, akuntabilitas dan dapat kerjasama dengan KPK," kata dia.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan bahwa KPK tentu akan melakukan yang terbaik, bila dilibatkan atau dimintai pendapatnya soal calon Kapolri, termasuk melakukan profil assessment. Salah satunya adalah dengan melakukan kajian yang mendalam atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Menurut dia, kajian tersebut dapat membantu untuk melakukan klarifikasi terhadap beberapa hal. Antara lain, apakah dia patuh dalam melakukan pelaporan asetnya, apakah aset yang dimiliki sesuai dengan profil penghasilannya, serta untuk melihat apakah ada potensi dan indikasi gratifikasi, atau indikasi tindak pidana korupsi lainnya.

"KPK berharap semoga yang terbaik untuk bangsa ini yang terjadi, dan Presiden konsisten untuk membangun program, sistem dan strategi serta mencitakan tradisi-tradisi yang bisa menunjukkan dan memberikan jaminan, bahwa pemberantasan korupsi dilakukan secara sungguh dan tidak melakukan tindakan yang potensial kolusif dan nepotistik," tutur Bambang.

Baca juga:

Kapolri Badrodin: Semua Perintah Saya, Bukan Budi Gunawan
Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti.

Kapolri Akan Pensiun, Jokowi Diminta Cermat Pilih Pengganti

Diharapkan tak ramai tarik-menarik kepentingan politik.

img_title
VIVA.co.id
14 Februari 2016