- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVAnews - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menegaskan bahwa KPK tidak pernah dilibatkan pemerintah dalam melakukan seleksi calon Kapolri. Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri.
"Untuk dilakukan profiling secara resmi, belum ada," kata Bambang di kantornya, Sabtu, 10 Januari 2015.
Bambang mengakui penunjukan calon Kapolri merupakan kewenangan presiden. Sehingga KPK dalam hal ini, hanya melakukan penelusuran rekam jejak calon berdasarkan permintaan pemerintah. "Kalau tidak diminta bagaimana memberikannya? Kalau ditanya baru kemudian kita jawab," tegasnya.
KPK lanjut dia, tak ingin mengintervensi pemerintah dalam mengajukan seorang calon pejabat negara. KPK hanya melakukan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum.
"Kita nggak mau melebihi dari itu. Bahwa ada tuntutan publik seperti itu, KPK memahami. Kami ingin berpijak dan berpucuk seperti layaknya seorang penegak hukum," beber dia.
Sementara itu, mengenai kasus Komjen Budi Gunawan yang pernah disebut memiliki rekening gendut, Bambang enggan berspekulasi mengenai hal tersebut. Menurut dia, KPK akan menangani kasus seperti biasanya, tanpa mengaitkan seseorang dengan jabatan tertentu.
"Biasa saja, kalau memang ada case dan laporan (bisa mengusutnya)," terang Bambang.
Bambang menambahkan, laporan hasil analisis PPATK terkait dugaan rekening gendut petinggi Polri itu tidak pernah diserahkan ke KPK, tapi diserahkan ke Polri. Sehingga sulit bagi KPK untuk menindaklanjuti laporan transaksi para jenderal Polri tersebut.
"Tapi kalau KPK meminta misalkan, ada tiga inquiry, ada yang dikirim dari sana (Polri), dan ada lampiran semua (penegak hukum) itu dibagi, nanti kita lanjutkan," imbuhnya.
Bambang kembali menegaskan, bila data dari PPATK itu disinyalir terjadi tindak pidana korupsi, maka KPK tidak bisa langsung memproses laporan tersebut. "Inget nggak kasus e-KTP di Kejaksaan, nggak ada masalah ternyata bisa. Nggak ada masalah. KPK simpel aja, ada dua alat bukti bisa ditangani," ujar Bambang.
Baca juga:
Angka Kecelakaan Menurun Selama Mudik Lebaran, Kapolri dan Anak Buahnya Dapat Apresiasi
Organisasi Kemasyarakatan Rampai Nusantara mengapresiasi Kapolri atas lancarnya arus mudik dan balik Lebaran tahun 2024.
