- ANTARA/Jessica Helena Wuysang
VIVAnews - Koalisi Masyarakat Sipil melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sabtu 10 Januari 2015. Pertemuan ini merupakan respons atas surat penunjukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo.
Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Emerson Yuntho, mengatakan, kedatangan dia bersama rekan-rekan koalisi ke kantor KPK untuk meminta penjelasan kepada KPK, apakah KPK dilibatkan atau tidak dalam proses pemilihan calon Kapolri.
"Mas Bambang (Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto) sudah katakan bahwa KPK sampai saat ini belum pernah dihubungi atau diminta presiden berkaitan dengan permntaan rekam jejak calon Kapolri. Itu yang kita minta klarifikasi kepada pimpinan KPK," kata Emerson.
Peneliti ICW ini menduga ada keanehan dalam pemilihan calon Kapolri saat ini. Sebab pada periode sebelumnya, Kompolnas melibatkan dan meminta masukan KPK mengenai rekam jejak calon Kapolri. Sehingga terpilihlah Komjen Sutarman yang saat itu masih menjabat Kabareskrim sebagai Kapolri.
"Tapi dalam hal ini Presiden Jokowi tidak melibatkan (KPK), begitu juga dengan Kompolnas. Ini menurut kita aneh," ujarnya.
Yang menjadi pertanyaan sederhana pihak Koalisi Masyarakat Sipil adalah mengapa Jokowi begitu terburu-buru melakukan proses seleksi calon Kapolri. Padahal Jenderal Sutarman sendiri baru pensiun pada Oktober 2015 mendatang.
"Ini jadi satu yang menurut kita tanda tanya bahwa banyak kejanggalan dalam proses ini. Saya tidak tahu apakah alasan Jokowi pastinya sehingga cepat-cepat (pilih calon Kapolri)," papar Emerson.
Diksriminatif
Emerson menyadari bahwa tidak ada kewajiban dalam Undang-Undang bagi Pemerintah untuk meminta pertimbangan KPK dan PPATK dalam proses seleksi calon Kapolri. Tapi paling tidak kata dia, proses pemilihan calon Kapolri diskriminatif.
"Untuk mencari menteri saja mereka melakukan proses seleksi melalui PPATK dan KPK. Tapi untuk pejabat setingkat Kapolri dan Jaksa Agung KPK tidak dilibatkan, ada proses diskriminasi," terang dia.
Koalisi Sipil ini meminta Presiden Jokowi merujuk pada proses seleksi calon Kapolri di periode sebelumya. Dimana Pemerintah dan Kompolnas melibatkan KPK dan PPATK dalam proses seleksi calon Kapolri. Pihak Koalisi Sipil ada kekhawatiran bila seleksi rekam jejak ini tidak dilakukan.
"Apakah karena pihak Istana itu tahu betul soal rekam jejak ini kalau dilibatkan KPK, PPATK, jangan-jangan figurnya tidak akan lolos?," kata Emerson.
Baca juga:
Kapolri Sebut Kedewasaan Politik di 2024 Jauh Lebih Baik Dibanding 2019
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menilai siapapun yang memimpin Indonesia harus mewujudkan tujuan bangsa.
