Sumber :
- ANTARA FOTO/ Puspen TNI-Kolonel Inf Bernardus Robert
VIVAnews
- Sebelum menunjuk Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia, rupanya Presiden Joko Widodo sudah disodorkan 13 nama yang harus dipertimbangkan.
Berdasarkan surat resmi dari Menteri Koordinator Bidang Hukum Politik dan Keamanan, bernomor R-06/MenkoPolhukam/TU.00.00.2/1/2015 tertanggal 8 Januari 2014 yang diterima VIVAnews dari Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto, disebutkan bahwa Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijanto memberikan dua opsi kepada Jokowi.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Berdasarkan surat resmi dari Menteri Koordinator Bidang Hukum Politik dan Keamanan, bernomor R-06/MenkoPolhukam/TU.00.00.2/1/2015 tertanggal 8 Januari 2014 yang diterima VIVAnews dari Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto, disebutkan bahwa Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijanto memberikan dua opsi kepada Jokowi.
Opsi itu didasarkan dari hasil pertemuan antara Menkopolhukam dengan Komisioner Kepolisian Nasional (Kompolnas) tanggal 8 Januari 2015 di Kemenkopolhukam.
Dalam surat itu juga disebutkan, bahwa 13 nama itu diajukan setelah Kompolnas melakukan penelusuran rekam jejak calon kapolri yang terdiri dari Pati bintang tiga dan bintang dua atau yang pernah menjadi kapolda degan tipe A.
Opsi pertama, jika pergantian Kapolri dilaksanakan saat ini maka diusulkan sembilan Pati Polri bintang tiga, yaitu Komjen (Pol) Badrodin Haiti, Komjen (Pol) Dwi Priyatno, Komjen (Pol) Suhardi Alius, Komjen (Pol) Putut Bayu Seno, Komjen (Pol) Djoko Mukti Haryono, Komjen (Pol) Budi Gunawan, Komjen (Pol) Anang Iskandar, Komjen (Pol) Saud Usman dan Komjen (Pol) Boy Salamuddin.
Sementara Opsi kedua, jika pergantian kapolri dilaksanakan pada saat Jenderal Sutarman memasuki masa pensiun, diusulkan empat pati bintang tiga, yaitu Komjen (Pol) Dwi Priyatno, Komjen (Pol) Suhardi Alius, Komjen (Pol) Budi Gunawan dan Komjen (Pol) Putut Bayu Seno.
(asp)
Halaman Selanjutnya
Opsi itu didasarkan dari hasil pertemuan antara Menkopolhukam dengan Komisioner Kepolisian Nasional (Kompolnas) tanggal 8 Januari 2015 di Kemenkopolhukam.
