Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Kurikulum Pendidikan yang mengalami perombakan di bawah kementerian baru mendapat sorotan dari Anggota Komisi X DPR RI, Ridwan Hisjam. Kurikulum yang amburadul menurutnya akan menyusahkan warga Indonesia ketika Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dimulai, lantaran
output
kurikulum pendidikan yang tidak pasti.
"Setiap ganti menteri jangan selalu ganti kurikulum, itu sangat tidak bagus," kata Ridwan Hisjam saat dijumpai di Malang, Minggu 4 Januari 2015.
Menurutnya, sikap tersebut mencerminkan paradigma pendidikan selama ini hanya berorientasi pada pasar, bukan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Leandro Trossard Menyela Ben White dengan Tegas, Akhiri Perdebatan Tentang Bintang Arsenal
"Setiap ganti menteri jangan selalu ganti kurikulum, itu sangat tidak bagus," kata Ridwan Hisjam saat dijumpai di Malang, Minggu 4 Januari 2015.
Menurutnya, sikap tersebut mencerminkan paradigma pendidikan selama ini hanya berorientasi pada pasar, bukan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Yang menjadi pertanyaan adalah
output
siswa, kita sedang (menghadapi) MEA, kalau
output
kita tidak mumpuni dalam dunia pendidikan, kita akan kalah dengan negara ASEAN lainnya," katanya.
Menurutnya, MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) tidak hanya berbicara mengenai persaingan di bidang ekonomi, melainkan di bidang pendidikan sebagai sektor yang akan memproduksi Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal.
"Kalau kurikulum berganti terus, bagaimana kita mau menyiapkan SDM yang handal, padahal MEA di depan mata," lanjutnya.
DPR tak bisa kontrol
Sebagai anggota dewan, dia berdalih, DPR RI utamanya Komisi X, saat ini tidak bisa berbuat apa-apa untuk memberi masukkan kepada eksekutif, karena larangan menteri bertemu dengan legislatif.
"Saya selama ini tidak pernah bertemu menteri yang baru, bagaimana mau mengontrol pemerintah untuk hadapi MEA," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Zubaidah menyatakan dalam menghadapi MEA, pemerintah harus memberikan dukungan pada dunia pendidikan. Perlunya, agar
output
siswa mampu bersaing.
Zubaidah menuturkan, di Kota Malang, beberapa instrumen untuk penguatan dunia pendidikan sudah dilakukan, di antaranya yakni, sekolah gratis dan juga pengadaan bus sekolah.
"Kota Malang juga sudah siap lakukan kurikulum 2013 karena kami sudah lakukan selama 3 semester," katanya.
Cuma teori
Pengamat pendidikan Kota Malang, Umi Salamah memaparkan, permasalahan pendidikan di Indonesia saat ini hanya bertujuan untuk penguasaan materi.
"Kalau di negara tetangga, seperti belajar geografi dia harus menguasai peta, tidak hanya sekedar teori, di Indonesia kita masih sekedar teori," tuturnya.
Permasalahan lainnya, bongkar-pasang kurikulum yang sering dilakukan masih dengan filosofi yang sama. Yakni, pendidikan hanya dijadikan tujuan, bukan sebagai alat meraup kesuksesan.
"Kalau kita hanya berkutat pada permasalahan itu, maka kita tidak akan siap hadapi MEA," tuturnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Yang menjadi pertanyaan adalah
