- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Pemerintah tidak khawatir dengan menumpuknya para pencari kerja akibat kebijakan moratorium PNS (Pegawai Negeri Sipil) selama 5 tahun. Meskipun tiap tahun angkatan kerja baru sebanyak 2,5 juta jiwa dan tahun depan pemerintah akan memulangkan sekitar 1,8 juta TKI ilegal dari luar negeri.
"Itulah manfaat gunanya pembangunan," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin 22 Desember 2014.
Menurut dia, dalam pembangunan yang akan datang, pemerintah bekerja sama dengan para mitra luar negeri akan meningkatkan pembangunan infrastruktur dua kali lipat. Pemerintah yakin, proyek itu pasti diikuti dengan pembangunan manufaktur yang lebih besar lagi.
"Itu akan menampung lebih banyak tenaga kerja lagi. Karena pemerintah tidak bisa menampung semua tenaga kerja baru. Begitu juga peningkatan pertanian, itu pasti intensifikasi pasti butuh pekerja-pekerja?," terangnya.
Dengan membangun infrastruktur saja, lanjutnya, dibutuhkan kontraktor dan pengawas dua kali lipat.
"Itu saja sudah ratusan ribu orang dibutuhkan. Itu saja multi efek lebih besar lagi. Jadi kita tidak khawatir itu?," kata JK.
Selain itu, lanjut JK, kebijakan moratorium bukan berarti mengurangi pegawai. Begitu pun sebaliknya, juga tidak akan ada penambahan.
"Tidak ada PHK, cuma sudah berlebihan kan," ungkap JK.
Dia juga mengklarifikasi pernyataan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi yang menyebutkan akan mengurangi lulusan akademi kepolisian maupun militer menjadi aparatur negara.
"Oh itu bukan. Itu, akademi kejuruan dan itu kan tentara tidak boleh berkurang. Yang berkurang adalah tenaga administrasi," terangnya.
Kemudian, terkait belanja pegawai yang akan dikurangi 30 persen, dia membenarkannya. Pemerintah memang akan mengurangi secara bertahap.
"Mungkin saja, nanti, tentu dapat meningkatkan pendapatan, gaji dan sebagainya serta kesejahteraan," tambahnya. (ren)
Baca juga:
Rasio Utang Pemerintah 2025 Ditargetkan Naik Jadi 40 Persen, Kemenkeu Buka Suara
Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2025 ditargetkan naik di kisaran 40 persen.
