- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kejaksaan Agung menelusuri rekening milik sejumlah kepala daerah. Rekening tersebut ditengarai mengendut selama mereka menjabat sebagai pemimpin.
Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak mau menghakimi mereka. Menurut JK, rekening gendut tidak serta merta berarti melanggar hukum.
"Tergantung gendut karena apa. Kalau gendut karena korupsi tentu salah," kata JK di kantor Wapres, Jakarta, Jumat, 19 Desember 2014.
JK menuturkan, ada kepala daerah yang dulunya pengusaha sehingga mereka banyak uang. Kemudian, ada pula yang rekeningnya gendut karena istri bekerja.
"Jadi gendut karena apa dulu. Kita tak bisa pretensi semua yang punya uang itu koruptor. Nanti saya punya rekening gendut tapi anak saya pengusaha, masa salah?" ucap dia.
Kondisi itu, lanjut JK, berlaku bagi mereka yang mantan kepala daerah. "Ya tergantung. Jangan berpretensi semua yang punya uang itu penjahat," ujarnya.
JK juga tidak sependapat jika mereka yang punya uang banyak lantas diperiksa oleh PPATK. Dia menilai justru itu tidak baik.
"Tidak dong. Bahaya itu, Anda punya duit masa dibilang penjahat, bahaya benar itu," ucap dia.
Meski demikian, JK tidak mengatakan rekening gendut kepala daerah itu wajar. Tetap tergantung keadaan, apakah diperoleh secara sah atau tidak.
Komisi II DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengaku setuju dan mendorong agar revisi Undang-undang tentang Pemilu segera dilakukan pada awal periode 2024-2029. Awal periode
