Penjualan Gedung Kementerian BUMN Harus Izin DPR dan Presiden

Gedung Kementerian BUMN.
Sumber :
  • Antara/Wahyu Putro

VIVAnews - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno berniat menjual gedung kementeriannya di Jalan Medan Merdeka Barat. Dikonfirmasi mengenai hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku belum tahu.

"Saya belum tahu itu. Tapi itukan mungkin wacana," kata JK di kantor Wares, Jakarta, Selasa 16 Desember 2014.

Menurut JK, apabila Rini benar-benar ingin menjual harus meminta izin pemerintah, presiden dan DPR. "Kalau jual gitu harus izin DPR lho di atas Rp100 miliar," jelasnya.

"Harus izin macam-macam. Di atas Rp100 miliar harus izin DPR juga," tambahnya.

Meskipun demikian, JK menilai bahwa penjualan tersebut bukan tidak mungkin terjadi. "Ya mungkin aja. Tapi artinya perlu kita bicarakan," ucapnya.

Seperti diketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, berniat untuk menjual kantornya. Dia merasa gedung Kementerian BUMN terlalu besar dan tak sebanding dengan jumlah karyawan kementerian yang dipimpinnya.

"Ke depannya, saya bilang kepada Pak Sesmen (Sekretaris Kementerian, Imam A. Putro), untuk menawarkan gedung. Siapa yang mau beli," kata Rini, kemarin.

Kwarnas Curigai Upaya Terselubung di Balik Penghapusan Ekstrakurikuler Wajib Pramuka di Sekolah

Dia mengatakan, gedung tersebut dirasa cukup besar. Sebab, gedung 21 lantai itu hanya digunakan oleh 250 karyawan kementerian. Beban operasional terlalu besar.

"Manage-nya gedung ini berat. Concern-nya kami, kan, me-manage BUMN, bukan manage gedung," kata dia.

Rini merasa, biaya operasional gedung cukup besar, seperti biaya listrik dan sebagainya. Misalnya, lanjut mantan menteri perindustrian dan perdagangan ini, untuk menyalakan pendingin udara (AC), kementerian harus menyalakan AC di seluruh lantai.

Baca juga:

Ketua DPRD Jambi Edi Purwanto Singgung Lahan 3 Ribu Hektare di Musrembang
Habib Aboe Bakar Al HAbsyi di DPP PKB bersama elite PKS dan PKB

PKS Bakal Gelar Halal Bihalal Sabtu, Prabowo-Gibran dan Semua Parpol Diundang

PKS akan menggelar acara halal bihalal pada Sabtu, lusa, di kantor DPP PKS. Semua paslon capres cawapres diundang, termasuk parpol

img_title
VIVA.co.id
25 April 2024