Menteri Yohanna: Pengurangan Jam Kerja Perempuan Tambah Diskriminasi
VIVAnews - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Yohanna Yembise, tak setuju dengan usulan jam kerja perempuan dikurangi demi mengurus anak. Sebab, menurutnya hal itu justru menyebabkan tidak ada lagi kesetaraan gender.
"Menurut saya memang itu menambah diskriminasi karena kita mengarah ke responsif gender semua aspek," kata Yohana di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 3 Desember 2014.
Misalnya, lanjut dia, pengurangan jam kerja itu hanya berlaku untuk pegawai negeri sipil perempuan, maka perempuan yang bekerja di perusahaan swasta akan dirugikan.
"Swasta nanti akan menuntut karena mereka kan dibayar setiap jam, kalau sampai 3 jam sudah pulang gajinya bisa dipotong," kata dia.
Apalagi, kata dia, pihaknya sedang memperjuangkan Undnag-undang Keadilan dan Kesetaraan Gender agar posisi perempuan sama dengan laki-laki.
Untuk itu, dia ingin agar semua kementerian berkumpul bersama untuk membahas wacana yang dilotarkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla itu.
Dia juga ingin bertemu dengan Kalla untuk membicarakan masalah itu lebih dalam. "Tapi memang peran kita kan menjaga kesetaraan gender itu, ya kesetaraan gender, jadi memang apa kita harus lintas sektor," kata dia.
Tapi, kata dia, jika perempuan dan laki-laki sama-sama sibuk bekerja maka anak bisa dirawat di tempat penitipan anak.
"Ya solusinya itu di luar negeri, ada daycare center, penitipan bayi ya buat seperti itu," kata dia.
Baca juga:
Kenang Jenderal Wismoyo, Prabowo: Ajaran Beliau Bawa Saya Sampai Mendapat Mandat Rakyat
Jenderal Wismoyo Arismunandar pernah menjadi komandan dari Prabowo saat masih aktif di TNI.
