Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews
- Terjadi insiden yang menghebohkan saat ratusan warga Ungaran Timur, Semarang, mengantre pembagian dana Program Simpanan Keluarga Sehat (PSKS) di kantor kecamatan setempat. Penyebabnya, sejumlah warga ditolak petugas saat tiba gilirannya karena terjadi kesalahan teknis.
Masalahnya, nama yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak sama persis dengan yang tercantum di kartu PSKS. Tak ayal, mereka yang sudah lama mengantre meradang mendapati kenyataan itu.
Selain itu, banyak warga yang lupa membawa KTP.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
BMKG Sebut Gelombang hingga 2,5 Meter Bakal Terjadi di Perairan Indonesia, Ini Lokasinya
Masalahnya, nama yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak sama persis dengan yang tercantum di kartu PSKS. Tak ayal, mereka yang sudah lama mengantre meradang mendapati kenyataan itu.
Baca Juga :
Dominasi Skuad Timnas U-23 di Piala Asia, Menpora Dito Akan Terus Maksimalkan PPLP dan SKO
Selain itu, banyak warga yang lupa membawa KTP.
Salah satu warga yang ditolak karena tidak membawa KTP adalah Ibu Jiman. Dia tidak membawa KTP karena merasa telah memiliki kartu PSKS. Meski demikian, petugas menolak sehingga wanita 60 tahun itu harus pulang dengan tangan hampa.
Selain masalah KTP yang tertinggal, warga juga dihadapkan pada masalah lain yaitu tidak bisa mengambil dana PSKS lantaran nama yang ada pada KTP dan kartu PSKS berbeda. Hal ini lantaran adanya salah ketik.
Belasan warga yang nama KTP dan kartu PSKS berbeda lantaran kesalahan satu huruf saja. Meski berbeda satu huruf, mereka tetap tidak bisa mengambil dana PSKS.
Jalan petugas, mereka disarankan mengurus surat keterangan dari perangkat desa untuk mengatasi kesalahan nama di KTP dan PSKS tersebut.
Pembagian dana PSKS di kecamatan ini sudah berlangsung selama dua hari. Lebih dari seribu warga yang pembagian jatahnya harus diambil di situ. Mereka berasal dari desa-desa di bawah wilayah administrasi kecamatan tersebut.
Kebanyakan warga yang mengambil dana PSKS ini adalah manula. PSKS ini merupakan satu dari tiga kartu sakti yang diprogramkan pemerintah. Program ini merupakan improvisasi oleh Presiden Joko Widodo dari program sejenis pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Adiya Bayu/Semarang-Jawa Tengah
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Salah satu warga yang ditolak karena tidak membawa KTP adalah Ibu Jiman. Dia tidak membawa KTP karena merasa telah memiliki kartu PSKS. Meski demikian, petugas menolak sehingga wanita 60 tahun itu harus pulang dengan tangan hampa.
