Sumber :
- ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
VIVAnews
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang akan segera melaksanakan konsep Bank Tanah. Ini untuk menjamin ketersediaan lahan untuk proses pembangunan. Bank Tanah ini untuk mem
back-up
dan menciptakan sawah permanen.
Selain itu, program ini untuk menjamin lahan pemukiman bagi nelayan secara permanen. "Jadi intinya lahan-lahan untuk masyarakat, konsep ini nanti memayungi semua, di sebuah tempat dan menjadi proteksi dari negara kepada ketersediaan lahan," kata Menteri Agraria, Ferry Musildan Baldan, di Istana Negara, Jakarta, Kamis 27 November 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Selain itu, program ini untuk menjamin lahan pemukiman bagi nelayan secara permanen. "Jadi intinya lahan-lahan untuk masyarakat, konsep ini nanti memayungi semua, di sebuah tempat dan menjadi proteksi dari negara kepada ketersediaan lahan," kata Menteri Agraria, Ferry Musildan Baldan, di Istana Negara, Jakarta, Kamis 27 November 2014.
Menurut Ferry, Bank Tanah ini bukan hanya untuk infrastruktur yang berbasis kerakyatan, tetapi juga tapi proyek pembangunan yang dibutuhkan negara, seperti infrasruktur, bendungan, lahan produksi pangan dan memperhatian aspek masyarakat.
"Jadi masyarakat itu kami berikan sebidang lahan, tapi ada syaratnya. Lahan itu tidak bisa dialih fungsikan, dia tidak bisa dijual belikan, dia tidak boleh diwariskan kepada kalau pewarisnya bukan petani atau nelayan," kata dia.
Konsep ini, kata Ferry, sudah dilakukan sejak lama. Di mana, pemerintah sudah mendeteksi dan mendata lahan-lahan terlantar. Artinya, tanah yang belum memiliki sertifikat dan lahan yang sudah ada pemiliknya, namun tidak bersertifikat. Kemudian, pemerintah akan memetakannya.
"Lahan itu jumlahnya banyak sekali," kata dia.
Meski begitu, Ferry tak akan membuat lembaga khusus untuk melakukan hal ini. "Ini tanah bisa bahaya nanti, cukup di kementerian saya aja pengaturannya, takutnya prosesnya akan aneh-aneh lagi," lanjut dia. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut Ferry, Bank Tanah ini bukan hanya untuk infrastruktur yang berbasis kerakyatan, tetapi juga tapi proyek pembangunan yang dibutuhkan negara, seperti infrasruktur, bendungan, lahan produksi pangan dan memperhatian aspek masyarakat.
