Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews
- Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyesalkan aksi demonstrasi berlebihan para buruh yang menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurut Hanif, pemerintah sama sekali tidak melarang aksi demo, asal tidak anarkis.
"Kalau menyampaikan aspirasi dengan cara begitu (anarkis) itu
nggak efektif, masyarakat juga
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Kalau menyampaikan aspirasi dengan cara begitu (anarkis) itu
Baca Juga :
Ramalan Zodiak Jum’at 19 April 2024, Sagitarius: Teman dekat Mungkin Mengkhianatimu
nggak
simpati kemudian banyak pihak yang juga merasa dari segi metode
nggak
pas," kata Hanif di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 25 November 2014.
Selain menolak kenaikan harga BBM, para buruh juga menuntut pemerintah agar menaikkan upah buruh. Menaggapi tuntutan ini, Menteri Hanif mengaku sudah mendorong untuk memaksimalkan forum negosiasi antara buruh dan pengusaha.
Hanif menyadari upaya menaikkan upah buruh sangat sulit dan alot. Maka, lanjut Hanif, pemerintah kini berupaya menekan biaya pengeluaran buruh. Salah satu cara dengan mendorong kalangan usaha memberi insentif tambahan berupa uang transportasi dan uang makan.
Selain itu, Kemanaker juga sudah berkomunikasi dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan untuk meminta program-program yang bisa digunakan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan buruh, terutama dalam jangka pendek.
"
Nah
itu kan dulu transformasi Jamsostek dan BPJS Ketenagakerjaan itu kan ada skema, ada dana peningkatan kesejahteraan peserta, yang bisa membantu untuk perumahan, daya beli dan sebagai program yang ada di sana," ujar dia.
Sementara untuk jangka menengah, pemerintah akan mendorong program-program yang berkaitan dengan perumahan buruh.
"Kita konsentrasi lah ke pintu keluar, jangan pintu masuk. Karena kalau pintu masuk alot itu pasti, nah pintu keluarnya ini kan bisa dicarikan solusi dengan peranan seluruh pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah kemudian dunia usaha termasuk serikat pekerja," ujar dia.
Menurut dia, anggaran yang akan digunakan untuk menekan pengeluaran buruh bisa berasal dari beberapa pos anggaran. Seperti soal perumahan ada BPJS Ketenagakerjaan kemudian ada Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, lalu ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
"Contoh perumahan, kalau kita identifikasi perumahan yang dimilki oleh pemda-pemda, itu cukup banyak. Kalau misalnya itu bisa dialokasikan juga untuk perumahan buruh itu bisa juga menekan biaya pengeluaran perumahan untuk buruh," paparnya. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
nggak
