Sumber :
- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews
- Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto membantah Presiden Joko Widodo memberikan perlakuan khusus terkait pengangkatan Politisi Partai Nasdem, HM Prasetyo, sebagai Jaksa Agung, yang tidak melibatkan KPK dan PPATK seperti saat menggodok nama-nama calon menteri Kabinet Kerja.
Hal itu diungkapkan Andi menyusul pernyataan Anggota komisi III DPR, Martin Hutabarat, yang menilai Jokowi telah menerapkan kebijakan ganda dalam merekrut pejabat lembaga pemerintahan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Hal itu diungkapkan Andi menyusul pernyataan Anggota komisi III DPR, Martin Hutabarat, yang menilai Jokowi telah menerapkan kebijakan ganda dalam merekrut pejabat lembaga pemerintahan.
Pasalnya, pada saat proses rekrutmen menteri, Jokowi terlihat sangat berhati-hati mempertimbang calon pembantunya dalam Kabinet Kerja dengan meminta pertimbangan KPK dan PPATK. Namun, tak demikian ketika melakukan seleksi Jaksa Agung.
"Komitmen presiden untuk kabinet kerja yang melibatkan KPK dan PPATK. Untuk pejabat lain, ada mekanisme
clearance
yang dilakukan oleh presiden dengan cara-cara tertentu yang menggunakan perangkat yang ada," kata Andi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 21 November 2014.
Namun, Andi tidak menjelaskan detail soal mekanisme yang dimaksud dalam menyeleksi Jaksa Agung. Yang jelas, kata dia, salah satu cara untuk menyaring calon Jaksa Agung adalah sama seperti tim penyeleksi pejabat eselon I.
"Jadi misalkan seperti penunjukan Ketua SKK Migas, atau yang sebelumnya sudah dilakukan, pengangkatan dirjen migas, dilakukan dengan mekanisme yang ada, mekanismenya ada presiden, wakil presiden, ada menteri terkait, kami bisa meminta laporan tertulis dari kepala BIN, bisa juga minta laporan tertutup dari instansi-instansi lain yang dibutuhkan, proses itu sudah dilakukan," ujar dia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Pasalnya, pada saat proses rekrutmen menteri, Jokowi terlihat sangat berhati-hati mempertimbang calon pembantunya dalam Kabinet Kerja dengan meminta pertimbangan KPK dan PPATK. Namun, tak demikian ketika melakukan seleksi Jaksa Agung.
