- Vivanews/AgusTH
VIVAnews - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir, mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaporkan harta kekayaannya, Senin 17 November 2014.
Nasir yang memakai kemeja batik abu-abu itu tiba sekitar pukul 08.15 WIB dan keluar pada pukul 09.30 WIB. Saat keluar, dia mengatakan telah menyampaikan harta kekayaannya.
"LHKPN sudah saya lampirkan, sudah saya sampaikan kepada KPK. Itu memang kewajiban saya sebagai pejabat negara," katanya.
Nasir menambahkan, bukan kali ini saja melaporkan harta kekayaannya itu. Dia menyebut telah tiga kali melaporkan harta kekayaannya ke KPK.
"Terakhir tahun 2011," kata dia.
Terkait harta kekayaannya itu, Nasir memastikan ada peningkatan sejak terakhir dia melapor. Namun dia mengaku tidak mengetahui jumlah total peningkatannya.
"Ya saya nggak hafal. Totalnya ada di sana (KPK)," ujarnya.
Hingga saat ini, KPK mencatat sudah ada 10 orang menteri dan satu orang wakil menteri pada Kabinet Kerja yang melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.
Mereka antara lain adalah Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono; Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga; Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi; Menteri Keuangan, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro; Menteri Kesehatan, Nila F. Moeloek; Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil; Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Arief Yahya; Menteri Pertanian, Amran Sulaiman; Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI, Ferry Mursyidan Baldan; serta Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo.
Manajemen dan Serikat Pekerja Freeport Teken PKB, Menaker: Bisa Jadi Contoh bagi Perusahaan Lain
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas bersama tiga Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh PTFI menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
