Sumber :
- Youtube/Tommy Destryanto
VIVAnews
- Pemerintah pusat melalui dana APBN 2015 mulai mencairkan anggaran dana desa dengan jumlah total Rp9,1 triliun, awal Januari 2014. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dirjen PMD) Kemendagri, Tarmizi Karim, di Semarang, Rabu 12 Oktober 2014.
Dijelaskannya, regulasi tersebut secara rinci telah diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sehingga mereka tinggal melakukan sosialisasi.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Dijelaskannya, regulasi tersebut secara rinci telah diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sehingga mereka tinggal melakukan sosialisasi.
“(Dana desa) Akan kami berikan secara bertahap, mudah-mudahan 2015 bisa disalurkan, anggaran di APBN 2015 sebanyak Rp9,1 triliun, efektifnya tahun 2015 ya Januari,” kata Tarmizi.
Rencananya, bantuan desa itu akan dititipkan melalui pemerintah kabupaten/kota, anggaran itu diimplementasikan berdasarkan rencana kerja desa. Sehingga masing-masing desa penerima bantuan itu harus membuat Rencana Panjang Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan rencana program desa.
"Nanti, bantuan keuagan itu akan diimplementasikan untuk program-program yang sudah direncanakan tersebut. Sehingga nanti bisa harmonis,” ujarnya.
Untuk mendukung pencairan dana desa yang digadang-gadang senilai Rp1,2 miliar per desa tersebut, kata Tarmizi, sosialisasi itu dalam bentuk modul training dan pelatihan-pelatihan perangkat pendukung. "Itu kami persiapkan matang, agar (penggunaannya) tidak amburadul, " imbuh Tarmizi.
Sementara pola pembangunan yang dipakai adalah tetap menggunakan pemberdayaan masyarakat sebagaimana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan).
“Program ini sangat disenangi, karena mereka bisa melaksanakan program sendiri dan melakukan kontrol sendiri, sehingga muncul sikap memiliki atas pembangunan tersebut, " tegasnya.
Terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, selain mendapatkan dana segar dari pemerintah pusat, Pemprov sudah mengalokasikan bantuan serupa senilai Rp40-Rp100 juta per desa. Dana itu diambilkan dari APBD 2014.
"Itu dana buat program infrastruktur, karena dari awal. kami ingin ada percepatan infrastruktur,” tegas Politisi PDI Perjuangan itu.
Sehingga, dengan adanya bantuan yang lebih besar dari pusat, ia berharap, desa dapat mengelolanya dengan baik. Terpenting, agar setiap kepala desa nanti tidak terjerat hukum. “Oleh karena itu saya meminta agar dibuatkan sistem akuntansi desa yang sederhana,” katanya.(ita)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
“(Dana desa) Akan kami berikan secara bertahap, mudah-mudahan 2015 bisa disalurkan, anggaran di APBN 2015 sebanyak Rp9,1 triliun, efektifnya tahun 2015 ya Januari,” kata Tarmizi.
