Sumber :
- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVAnews
- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan hanya 33 persen pemerintah daerah di Indonesia yang tertib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerahnya. Sisanya sebanyak 77 persen justru bermasalah.
Tjahjo mengatakan, data itu diperoleh setelah Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan keluhan kepadanya.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Bertemu Tony Blair, Menko Airlangga Bahas Inklusivitas Keuangan Hingga Stabilitas Geopolitik
Tjahjo mengatakan, data itu diperoleh setelah Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan keluhan kepadanya.
"Sebanyak 33 persen itu laporan BPK dan KPK. Banyak laporan pertanggungjawaban keuangan daerah ke Kemendagri bermasalah," kata Tjahjo di Semarang, Selasa 11 November 2014.
Menurut Tjahjo banyak permasalahan laporan keuangan daerah akan menjadi pekerjaan rumah baginya sebagai mendagri. Apalagi mulai 1 Januari 2015 sudah ada mekanisme dan metode baru perihal laporan keuangan daerah ke negara.
"Jadi metode lama saja baru 33 persen (pemda yang baik). Makanya pertemuan kita akan
muter
ke seluruh Indonesia untuk mengingatkan kepala daerah, gubernur, bupati/ wali kota, camat sampai lurah harus mampu mempertanggungjawabkan satu rupiah pun," ujarnya.
Masalah laporan keuangan daerah itu, menurutnya, diharuskan tertib dan bisa dipertanggungjawabkan secara detail. Termasuk Dana Alokasi Khusus yang seringkali salah sasaran. Seperti digunakan untuk pembelian mobil dinas mewah dan pemborosan uang negara yang tidak perlu.
"Jangan membuat gedung dan menyewa ruang rapat. Lebih baik membangun infrastruktur, membangun jalan buat kesejahteraan rakyat, nelayan dan petani. Intinya, stop pemborosan," katanya.
Dalam waktu dekat, Kemendari menurut Tjahjo akan melakukan atensi ke bawah untuk mengatur pertanggungjawaban keuangan daerah. Salah satunya menggandeng KPK dan BPK untuk melakukan supervisi. "Pastinya BPK dan KPK sudah berpesan, agar bikin pertanggungjawaban kepala daerah yang simpel, padat dan jangan
mbulet
, " ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, memastikan laporan keuangan di daerahnya berjalan tertib. Bahkan laporan keuangan untuk tahun 2014 sudah dipersiapkan saat ini.
"Kalau Jateng sudah beres. Insya Allah Jawa Tengah bagus secara administrasi," katanya.
Namun pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan adalah perbaikan substantif. Seperti halnya sanksi yang diberikan terkait pelanggaran administrasi.
"Syukur teman-teman kabupaten dan kota dikasih penjelasan perihal sanksi. Mereka tahu bahwa kita sebagai kontrol hirarki," ujarnya. (ita)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Sebanyak 33 persen itu laporan BPK dan KPK. Banyak laporan pertanggungjawaban keuangan daerah ke Kemendagri bermasalah," kata Tjahjo di Semarang, Selasa 11 November 2014.
