Sumber :
- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVAnews -
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta Indonesia keluar dari forum G-20. Susi menilai lebih banyak kerugiannya jika Indonesia tetap bergabung dalam kelompok tersebut.
Susi menjelaskan bahwa regulasi yang dibuat kelompok negara maju itu merugikan Indonesia. Di sana ada aturan bahwa produk impor seperti, pertanian dan perikanan dari negara berkembang dikenakan tarif 0 persen, sementara negara maju dikenakan tarif 14 persen.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Terpopuler: Beberapa Selebgram Ditangkap Polres Jaksel, hingga Daftar Harga Tiket Konser Sheila On 7
Susi menjelaskan bahwa regulasi yang dibuat kelompok negara maju itu merugikan Indonesia. Di sana ada aturan bahwa produk impor seperti, pertanian dan perikanan dari negara berkembang dikenakan tarif 0 persen, sementara negara maju dikenakan tarif 14 persen.
"Penghilangan bea masuk ini yang merugikan negara kita. Di negara G-20 itu tidak ada bea masuk dari produk negara-negara miskin," kata Susi kantornya, Jakarta, Selasa 11 November 2014.
Susi mencontohkan kerugian yang didapat Indonesia dari sektor perikanan seperti ikan tuna. Kata dia, produk tuna Indonesia dikenakan bea masuk 14 persen. Padahal, nilai perdagangan tuna dunia mencapai US$700 juta.
"Kita kehilangan 14 persen dari bea masuk tuna yang nilai perdagangannya US$700 juta atau US$105 juta," kata dia.
Sementara itu, lanjutnya, nilai perdagangan udang mencapai dua kali lipat dari nilai perdagangan tuna. Tarif yang dikenakan pada produk itu mencapai 10-14 persen.
Sedangkan negara berkembang seperti Timor Leste mendapatkan tarif nol persen untuk produk yang sama. Itulah yang menjadi alasan Susi mendesak Presiden Joko Widodo agar keluar dari kelompok negara tersebut.
"Saya minta ke Dirjen Pemasaran untuk menyurati ke Setneg atau apa. Kita keluar dari G-20. Buat apa kita ikut ke sana? Apa manfaatnya? G-20 itu negara mampu. East Timor negara berkembang. Mending jadi negara berkembang, tapi mendapat ratusan juta dolar," kata dia. (ita)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Penghilangan bea masuk ini yang merugikan negara kita. Di negara G-20 itu tidak ada bea masuk dari produk negara-negara miskin," kata Susi kantornya, Jakarta, Selasa 11 November 2014.
