Menteri Pendidikan: Anggaran Kartu Indonesia Pintar Bukan dari BUMN
- kabar khusus-tvOne
VIVAnews - Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menegah, Anies Baswedan, mengatakan anggaran pengadaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bukan berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR).
Program tersebut merupakan penyempurnaan program pendidikan pada pemerintahan sebelumnya, yaitu Bantuan Siswa Miskin (BSM).
Ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jumat malam, 7 November 2014 Anies mengungkapkan, mengingat KIP merupakan penyempurnaan dari program sebelumnya, maka dana yang digunakan juga merupakan anggaran BSM.
"Ini (KIP) namanya aja yang ganti," ujarnya.
Meski demikian Anies menegaskan, akan ada perubahan skema pendistritribusiannya kelak, dari yang tadinya berdasarkan data per sekolah, akan diubah sesuai dengan rumah tangga.
"Kalau ke depan datanya harus berbasis keluarga, dari keluarga miskin dan rentan miskin, mempunyai anak yang berusia sekolah mereka berhak mendapatkan bantuan. Nah ini PR yang harus berjalan," tambahnya.
KIP, menurut Anies, juga akan menyasar anak usia sekolah yang tidak mampu meneruskan pendidikannya. Dengan demikian diharapkan kualitas pendidikan generasi muda Indonesia dapat meningkat.
"KIP itu tujuannya agar anak yang sudah keluar sekolah bisa kembali ke sekolah, atau menggunakan dananya untuk ikut pelatihan seperti di BLK, atau kursus-kursus sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan," terang Anies.
"Jadi bukan namanya saja, tapi konsepnya juga berubah," imbuhnya. (ren)
Baca juga:
Ria Ricis Ngonten Pakai Siger Sunda, Netizen: Kode Pengen Jadi Manten Lagi
Ria Ricis membuat transisi make up yang di awal wajahnya terlihat sangat polos serta hanya berpakaian kaos dengan jilbab hitam, kemudian ia menari-nari kecil.
