Menteri Desa Mulai Berkantor di Desa-desa

Mentri KPDT meninjau di Desa Bekkae, Kabupaten Wajo
Sumber :

VIVAnews - Menteri Desa, Pemukiman Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, pada Jumat 7 November 2014 blusukan ke pemukiman Transmigrasi di Sulawesi Selatan untuk meninjau keberhasilan masyarakat transmigrasi di Desa Bekkae, Kabupaten Wajo. Selain itu akan berkunjung  ke posko kesehatan pesantren di Kabupaten Pinrang.

Selain bersilaturahmi dengan masyarakat Menteri Marwan juga melakukan pengundian los pasar bersama dengan masyarakat setempat. “Yang saya laksanakan untuk kemajuan masyarakat desa dan  sebagai komitmennya diri  yang akan lebih banyak berkantor di desa-desa dibandingkan di kementeriannya di Jakarta,” ujar Menteri Marwan.
Menteri KPDTmeninjau di Desa Bekkae, Kabupaten Wajo.
Kedatangannya di pemukiman transmigrasi Bekkae, Menteri Desa Marwan Jafar melihat langsung keberhasilan dan keberadaan masyarakat setempat dan menyerahkan bantuan dan peresmian prasarana pemukiman.

“Karena tidak terlepas dari peran masyarakat adat setempat yang telah secara sukarela menyerahkan lahannya dan turut berpartisipasi aktif dalam mendukung pembangunan dan pengembangan permukiman transmigrasi tersebut,” ujar Menteri Marwan.

Permukiman Transmigrasi Bekkae SP 1 dan SP. 2 penempatannya dilaksanakan mulai tahun 2011, dengan total penempatan 453 KK / ± 1.879 jiwa dengan pola Tanaman Pangan.   “Permukiman ini telah berkembang cukup pesat, mudah-mudahan ke depan dapat menjadi desa yang maju,” ujar Menteri Marwan.

Menurut Menteri Marwan, permukiman transmigrasi Bekkae merupakan bagian dari kawasan transmigrasi mempunyai potensi cukup besar untuk mengembangkan produksi pangan nasional.

“Permukiman tersebut merupakan salah satu contoh keberhasilan penerapan program focussing melalui peningkatan kualitas permukiman yang dititik beratkan pada peningkatan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat mendukung peningkatan perekonomian masyarakat serta kegiatan sosial budaya,” ujar Marwan.

Membangun dari Desa

Tak Melulu Konsumsi Pil Vitamin, Ini 5 Buah yang Mengandung Vitamin C Tinggi

Banyak desa di Indonesia masuk kategori tertinggal. Untuk itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar bertekad untuk membangun agar desa-desa tersebut lebih berkembang dan mandiri. “Membangun desa, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat itu hukumnya wajib,” tegasnya.
 
Hal tersebut dikemukakan, Menteri Marwan dalam sambutannya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Bidang Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) tahun 2014 di Jakarta Rabu 5 November 2014 dengan tema : “Mewujudkan Pemukiman Transmigrasi yang Mandiri dan Kawasan Transmigrasi Menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah”.
Menteri KPDTmeninjau di Desa Bekkae, Kabupaten Wajo.
“Percepatan pengurangan kemiskinan di perdesaan melalui program transmigrasi,  tidak boleh hanya sekedar retorika, tetapi manfaatnya harus benar-benar dapat dirasakan. Kalau kita dapat melaksanakan ini dengan baik, maka saya yakin, secara nasional, angka kemiskinan juga akan berkurang,” ujar Menteri Marwan.

Untuk kesejahteraan desa, Marwan Jafar mengatakan, pemerintah dalam pembangunan kedepan akan berorientasi pada rakyat, people-centered development. Sebagaimana diketahui bersama bahwa 60 persen lebih, rakyat Indonesia masih miskin berada di desa.

Selama ini meskipun secara nasional, kata Marwan lagi, pemerintah membangun infrastruktur dalam skala yang besar, dengan biaya yang besar pula. Tetapi seringkali, tidak cukup menjamah pada infrastruktur dasar yang diperlukan di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, apalagi di wilayah pedalaman. “Oleh karena itu, program transmigrasi justru mengisi program-program nasional yang terus kita jalankan hingga saat ini,” ujarnya.

Menurut Marwan, pembangunan dan pengembangan transmigrasi menjadi garda terdepan dalam perdesaan. Karena menjadi sangat strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga tercipta pusat-pusat pertumbuhan yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat luas.

“Tidak hanya sekedar memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat di lokasi saja, tapi mampu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi mulai  dari lingkup Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai Nasional,” ujar Menteri Marwan.

Pembangunan dan pengembangan transmigrasi tidak semata pembangunan lokalitas saja, tetapi menjadi pilar-pilar pembangunan nasional. Pembangunan dan pengembangan transmigrasi harus menjadi komplemen (saling melengkapi dan memperkuat) antara satu Desa dengan Desa Lain, satu Kecamatan dengan Kecamatan lain, antara Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota lainnya, antar Provinsi satu dengan Provinsi lainnya.

Terkait dengan membangun kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru yang saat ini sebanyak 628 kawasan, Marwan mengatakan, perwujudannya akan dilakukan melalui pendekatan model pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM), kita harus bisa melihat potensi secara lebih holistik.

Pembangunan KTM tidak bisa hanya dengan mengandalkan parameter lokal atau nasional saja, Marwan mengatakan, harus bisa mengakomodasi parameter yang berlaku dalam lingkup regional dan internasional. “Investor yang mau berinvestasi dalam KTM tentu tidak mau bila hanya dalam lingkup lokal saja, tapi juga harus mampu merambah lingkup nasional, regional dan internasional,” ujarnya.

Sesuai dengan nomenklatur baru Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, kini berubah nama menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Ada penggabungan tiga kementerian yaitu Ditjen Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) yang dulu berada di Kemendagri, PDT, dan Ditjen Transmigrasi yang dahulu di bawah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kementerian ini akan menjadi kementerian yang memiliki sifat khusus menangani desa yakni pembangunan desa lebih secara umum yang kemudian melebur ke pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

Kementerian ini akan fokus pada empat pilar yaitu Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam jangka pendek secara lembaga sedang dilaksanakan penataan organsasi yang akan memegang prinsip efektivitas dan efisiensi sehingga tidak terjadi overlaping. Kementerian ini memiliki cakupan yang sangat luas mulai dari maslah kesehatan, lingkungan hidup, sampai infrastruktur yang merupakan program kerja dari hampir 17 kementerian yang ada.

Program yang sudah berjalan akan dilanjutkan oleh kementerian baru ini yang penekanannya akan lebih fokus kepada pembangunan desa. Sehingga ke depan akan kita munculkan desa-desa dengan nama desa mandiri, desa bahari, dan sebagainya sesuai dengan pembangunan dan keunggulan dari desa.

Kementerian ini, menurut Marwan, mempunyai program Rp1,4 milyar per desa per tahun sesuai dengan amanat UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. “Kita sudah siapkan anggaran untuk pembangunan desa. Semoga desa-desa yang ada, termasuk desa di kabupaten Lebak, tidak lagi menjadi yang tertinggal," ujar Marwan.  (Webtorial)

(ren)

Mendagri: Dewan Kawasan Aglomerasi Bukan Ambil Alih Kewenangan Pemerintahan Daerah
Lolly, putri sulung Nikita Mirzani

Tegas! Nikita Mirzani Coret Nama Lolly dari KK, Hak Waris, dan Asuransi: Sudah Gak Peduli!

Lolly sendiri saat ini sudah pulang ke Indonesia setelah tinggal lama di London, Inggris. Nikita Mirzani tahu anaknya itu pulang berdasarkan informasi dari sosial media.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024