- Zahrul Darmawan
VIVAnews - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berencana menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi dalam waktu dekat.
Menurut politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka, kebijakan yang akan diambil Jokowi-JK adalah warisan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Rieke memberi perumpamaan kebijakan tidak populis itu sebagai "lagu lama kaset baru".
"Betulkah kas negara kosong (defisit)? Berapa angka defisit yang ditinggalkan Pemerintahan SBY? Rp80 T atau Rp109 T? Jika defisit benar adanya, artinya di akhir pemerintahannya, SBY telah menegaskan "salah urus" negara plus keuangannya," ujar Rieke dalam keterangan pers yang diterima VIVAnews, Kamis 7 November 2014.
Namun, kata Rieke, semua pihak harus tetap menggunakan asas praduga tak bersalah. "Tanyakan saja langsung kepada Pak SBY dan para menterinya, terutama Menteri Keuangan Chatib Basri, betulkah ada defisit? Berapa angka defisit yang sesungguhnya?" tutur Rieke.
Pertanyaan itu, kata Rieke, sangat penting. Bukan untuk menjelek-jelekkan pemerintah SBY, melainkan supaya jelas kondisi keuangan negara saat ini.
Rieke menegaskan, Pemerintah Jokowi tidak bertanggung jawab atas indikasi salah kelola keuangan negara yang terjadi pada pemerintah SBY. "Namun juga tak boleh lepas tangan dari akibat "salah urus" yang terjadi. Saya masih meyakini 'Jokowi adalah Solusi'," ucapnya.
Baca juga
Jokowi Bakal Turun Tangan Benahi Bea Cukai yang Banyak Masalah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan turun tangan langsung menangani permasalahan yang ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
