Sumber :
VIVAnews -
Politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menilai konsepsi bahwa subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi penyebab defisitnya APBN tak berdasar. Sebab, dengan alokasi anggaran subsidi sebesar Rp246,4 triliun di APBN 2014, serapannya hanya 14,4 persen dari total APBN senilai Rp1.876 trilun.
Dengan kata lain, lanjut dia, dalam postur APBN sesungguhnya masih ada 85,6 persen anggaran lain yang seharusnya bisa menopang komposisi APBN. "(Seperti) Lagu lama kaset baru, itu kira-kira perumpamaan yang tepat ketika bicara soal isu BBM. Kas negara kosong gara-gara subsidi BBM, untuk selamatkan keuangan negara subsidi harus dicabut," tulis Rieke dalam siaran persnya, Kamis 6 November 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Dengan kata lain, lanjut dia, dalam postur APBN sesungguhnya masih ada 85,6 persen anggaran lain yang seharusnya bisa menopang komposisi APBN. "(Seperti) Lagu lama kaset baru, itu kira-kira perumpamaan yang tepat ketika bicara soal isu BBM. Kas negara kosong gara-gara subsidi BBM, untuk selamatkan keuangan negara subsidi harus dicabut," tulis Rieke dalam siaran persnya, Kamis 6 November 2014.
Menurut dia, kondisi terpenting saat ini adalah kemauan pemerintah untuk melakukan transparansi kepada publik tentang kondisi defisit APBN sesungguhnya. Sebab, era kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla saat ini, tak lebih hanya menjadi penerus dari penyelenggaraan postur APBN periode sebelumnya.
"Betulkah ada defisit? Berapa angka defisit yang sesungguhnya? Hal ini penting, bukan untuk menjelek-jelekkan pemerintah yang lalu, tapi agar jelas kondisi keuangan negara," kata Rieke.
Rieke justru mengkhawatirkan, dibalik asumsi APBN defisit yang menjadi alasan beberapa pihak untuk menaikkan BBM, akan ada pihak-pihak yang diuntungkan. "(Ada) para pemburu rente yang bersembunyi di balik topeng subsidi penyebab negara bangkrut. (Bukankah) Subsidi BBM dicabut artinya ada tambahan proyek yang bisa digarap," katanya.
Sebab, dengan kecilnya porsi subsidi BBM di APBN yang hanya 14,4 persen, tentu ada faktor lain yang seharusnya juga bisa menjadi dasar penyebab defisitnya APBN. "Masih ada 85,6 persen anggaran di APBN yang harus 'disisir' secara seksama. Sudah dikemanakan, sampaikah kepada rakyat atau jangan-jangan juga jadi bancakan pemburu rente?" tutur Rieke. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut dia, kondisi terpenting saat ini adalah kemauan pemerintah untuk melakukan transparansi kepada publik tentang kondisi defisit APBN sesungguhnya. Sebab, era kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla saat ini, tak lebih hanya menjadi penerus dari penyelenggaraan postur APBN periode sebelumnya.
