- VIVAnews/Erick Tanjung
VIVAnews - Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi pernyataan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon.
Sebelumnya, Effendi Simbolon mengatakan Jusuf Kalla begitu bernafsu menaikkan harga BBM. Bahkan Effendi mencurigai ada kepentingan kaum neoliberal yang menyusup ke kabinet Jokowi-JK.
Namun JK menanggapi santai pernyataan politikus PDIP itu. "Itu statment pribadi saja," kata Kalla di Konferensi Indonesia Infrastructure Week 2014, JCC, Jakarta, Rabu 5 November 2014.
JK menjelaskan, semua rencana menaikkan harga BBM baru akan dilakukan setelah strategi pemerintah dianggap matang. Salah satunya, setelah dipastikan pemerintah menyiapkan kompensasi. "Tentu harus ada kompensasi dulu," kata JK.
Sebelumnya, JK pernah mengatakan bahwa subsisi akan dikurangi untuk menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Subsidi BBM dinilai sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di Indonesia dengan kondisi perekonomian saat ini.
"Dengan subsidi dicabut, kita bisa berkonsentrasi untuk membuat negeri ini lebih sehat melalui pembangunan lebih banyak jalan, rumah sakit, dan lain-lain. Kami akan kurangi subsidi. Dengan begitu, kita memindahkan hal konsumtif ke hal produktif," ujar JK.
Kapan tepatnya kenaikan harga BBM itu akan diberlakukan, hingga kini belum bisa dipastikan. Pemerintah melalui kementerian sektor ekonomi masih sibuk membahas rencana kebijakan ini. Termasuk mengenai kapan momentum yang tepat untuk memberlakukannya.
Berapa kenaikannya, ini juga masih diperdebatkan. Kalangan ekonom menyarankan agar harga BBM subsidi dinaikkan dalam kisaran Rp500 hingga Rp3.000 per liter.
Baca juga:
KPU Siapkan 8 Tim Kuasa Hukum Hadapi Sengketa Pileg 2024 di MK
Komisi Pemilihan Umum atau KPU sudah menyiapkan delapan tim kuasa hukum untuk menangani sidang perselisihan hasil pemilihah umum (PHPU) Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi.
