Sumber :
- Antara/Fanny Octavianus
VIVAnews
- Isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menyebabkan antrean panjang warga untuk membeli bensin di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Lahat, Sumatera Utara. Pasokan bensin premium dan solar berkurang selama beberapa hari terakhir.
Di sejumlah SPBU, terlihat ratusan kendaraan mengantre berjam-jam. Tidak hanya kendaraan bermotor roda dua, tetapi juga mobil pribadi, kendaraan umum, truk, dan lain-lain. Misalnya, di SPBU Desa Muara Lawai, SPBU Kota Raya, SPBU Merapi, dan SPBU Muara Siban.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Di sejumlah SPBU, terlihat ratusan kendaraan mengantre berjam-jam. Tidak hanya kendaraan bermotor roda dua, tetapi juga mobil pribadi, kendaraan umum, truk, dan lain-lain. Misalnya, di SPBU Desa Muara Lawai, SPBU Kota Raya, SPBU Merapi, dan SPBU Muara Siban.
Antrean panjang itu menyebabkan kemacetan lalu lintas karena kendaraan yang mengantre sampai keluar area SPBU dan menggunakan jalan umum. Seperti di SPBU di Desa Kota Raya, antrean kendaraan sudah memenuhi jalan lintas Sumatera, hingga mengganggu pengguna jalan. Kendaraan yang hendak melintas terhalang mobil yang antre di pom bensin itu.
Menurut pengelola SPBU itu, antrean kendaraan disebabkan beberapa SPBU di Lahat kekurangan stok BBM, terutama jenis solar. Sementara, jumlah pasokan dari Pertamina dibatasi.
SPBU Muara Siban, misalnya, permintaan BBM yang disampaikan kepada Pertamina sebanyak 10 ton premium dan 10 ton solar. Namun mereka mendapatkan pasokan 10 ton premium dan hanya 5 ton solar.
Rahmat Bastari, seorang pengemudi truk, mengaku harus mengantre sejak pukul 5 subuh hingga pukul 9 pagi untuk mendapatkan solar. Ia berharap Pertamina dapat menambah pasokan BBM, khususnya solar, ke tiap SPBU di Kabupaten Lahat.
Sebelumnya beredar kabar bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berencana menaikkan harga BBM. Seperti disampaikan Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Luhut Binsar Pandjaitan, harga BBM akan naik sebesar Rp3.000 per liter pada November 2014. Ia mengklaim bahwa Jokowi dan Jusuf Kalla sudah sepakat memutuskan kenaikan harga BBM bersubsidi itu.
Menurut Luhut, langkah menaikkan harga BBM untuk mengurangi defisit anggaran senilai Rp27 triliun. Pemerintah Jokowi juga harus menanggung utang kekurangan bayar BBM subsidi sebesar Rp46 triliun. Tanpa kenaikan ini, kas negara bisa minus Rp72 triliun.
Kabar itu dibantah Wakil Presiden Jusuf Kalla. Katanya, “Tidak tahu, belum kita tentukan kapannya.”
Irwansyah dan Zulfikri/Kabupaten Lahat
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Antrean panjang itu menyebabkan kemacetan lalu lintas karena kendaraan yang mengantre sampai keluar area SPBU dan menggunakan jalan umum. Seperti di SPBU di Desa Kota Raya, antrean kendaraan sudah memenuhi jalan lintas Sumatera, hingga mengganggu pengguna jalan. Kendaraan yang hendak melintas terhalang mobil yang antre di pom bensin itu.
