- ANTARA/Widodo S. Jusuf
VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan tetap menelusuri kasus-kasus korupsi yang melibatkan menteri yang bertugas di kabinet Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas menegaskan, sejak awal KPK tidak pernah menjamin bahwa orang yang tidak punya catatan juga tidak akan korupsi. Menurut Busro, ketika seseorang diberi kekuasaan, maka bisa saja orang itu menjadi lupa.
"Demikian juga kalau orang itu diberi catatan, kemudian disampaikan pada Jokowi, kemudian orang itu dipilih menjadi menteri, itu juga tidak ada jaminan 100 persen orang itu akan korupsi," katanya, Senin 27 Oktober 2014.
Sementara terkait 34 menteri baru pada kabinet Jokowi-JK, KPK menandai delapan calon menteri dengan tanda merah dan kuning untuk mereka yang diduga terlibat kasus korupsi.
Salah satu nama yang mencuat adalah Rini M Soemarno. Rini yang sebelumnya pernah menjabat sebagai menteri perindustrian dan perdagangam di masa Presiden Megawati, kembali menjadi sorotan. Apalagi setelah dia ditunjuk Jokowi sebagai menteri BUMN.
Rini disebut-sebut terkait dalam kasus pemberian surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), ketika Rini menjadi menteri. Dia bahkan telah diperiksa KPK terkait kasus BLBI pada Selasa, 25 Juni 2013.
Saat dikonfirmasi, Busyro Muqoddas berjanji akan memastikan kembali dan melakukan pengecekan terkait hal itu.
"itu kan banyak yang diajukan, kemudian saya tidak ingat. Harus saya cek dulu," kata Busro saat ditemui di kantornya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin, 27 Oktober 2014.
Busyro menegaskan bahwa KPK akan terus memantau perkembangan kasus Rini. "Kita lihat dulu perkembangannya, pokoknya kita lihat. Saya tidak tahu apakah yang dipilih kemarin diumumkan, itu ada catatan atau tidak, dari KPK. karena ini sekali lagi yang tahu hanyalah pimpinan KPK. jadi tidak disampaikan pada kami di struktural," katanya.
Suchi Mentari R/ Jakarta
Baca juga:
SYL Pernah Minta Belikan Senjata, Hakim Minta Saksi dari Kementan Tunjukkan Bukti
Mantan Kasubag Pengadaan Biro Umum Kementan, Abdul Hafidh mengaku pernah diminta oleh mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk membelikan sebuah senjata.
