Sumber :
- VIVAlife/Harry Siswoyo
VIVAnews
- Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mematangkan tata ruang laut jika ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Pengamat kelautan Arief Satria mengatakan, pematangan dari segi aspek tata ruang laut sangat berguna, karena sebagai kerangka awal dalam perlindungan dan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Pengamat kelautan Arief Satria mengatakan, pematangan dari segi aspek tata ruang laut sangat berguna, karena sebagai kerangka awal dalam perlindungan dan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan.
"Yang harus dibangun terlebih dahulu yaitu tata ruangnya. Karena, kalau sudah dibangun tata ruang otomatis akan berdampak ke daerah. Dari sini, setiap daerah semakin siap," ujarnya dalam forum diskusi di Kebayoran, Jakarta Selatan, Sabtu 25 Oktober 2014.
Arief mengatakan, wilayah laut yang berada di atas 12 mil sampai saat ini belum ada penataan ruang lautnya, khususnya di wilayah pantai. Sebab, dari 416 kabupaten, yang memiliki tata ruang laut hanya 13 kabupaten.
"Selain itu, dari 33 provinsi hanya 4 provinsi. Karena tata ruang laut yang masih minimal di bawah 12 mil, itu nihil. Intinya kita harus bicara tata ruang dulu, karena untuk pemasangan kabel atau pipa bawah laut," kata Dekan Institut Pertanian Bogor (IPB) ini.
Menurut dia, pemerintah di bawah Jokowi-Jusuf Kalla harus menyusun rencana tata ruang laut nasional dan juga perencanaan zonasi kawasan laut jika serius ingin mengembalikan kejayaan maritim nusantara.
"Ini penting sekali untuk mengatasi masalah yang selama ini berkembang, seperti semrawutnya letak pemasangan pipa dan kabel bawah laut serta konflik pemanfaatan ruang laut antarsektor," kata dia.
Untuk itu, Jokowi-JK perlu menyusun dan menata kementerian koordinator yang membidangi kelautan. Hal ini dilakukan karena urusan kelautan banyak melibatkan kementerian. (art)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Yang harus dibangun terlebih dahulu yaitu tata ruangnya. Karena, kalau sudah dibangun tata ruang otomatis akan berdampak ke daerah. Dari sini, setiap daerah semakin siap," ujarnya dalam forum diskusi di Kebayoran, Jakarta Selatan, Sabtu 25 Oktober 2014.
