- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi menyarankan agar Presiden Joko Widodo mengumumkan susunan kabinet pemerintahannya di Istana Negara saja. Lembaga anti rasuah itu menilai bahwa pengumuman kabinet merupakaan lambang kepemimpinan dan politik yang perlu dijaga marwah kenegaraannya.
"Selain lazim dalam tradisi protokoler kenegaraan, juga menghindari lubang-lubang tawaran pihak manapun yang ingin mencuri hati presiden dengan fasilitas tertentu," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Jumat 24 Oktober 2014.
Busyro mengapresiasi langkah Jokowi yang berniat untuk mengajukan revisi nama-nama calon menteri yang dapat rapor merah dan kuning dari KPK. Dia menilai bahwa hal tersebut menunjukkan komitmen Jokowi dalam membangun pemerintahan yang bersih.
Kata Busyro, konsekuensi kepemimpinan yang perlu diambil sebagai pilihan akhlak politik adalah dengan ekstra hati-hati dalam memilih menteri-menteri di kabinet.
"Selain kompetensi, intelektualitas, juga penting di kedepankan rekam jejaknya. Apakah bersih, independen dan egalitarianitasnya teruji," Busyro menjelaskan. (ita)
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
