Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding yang diajukan oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Alfian Mallarangeng. Pengadilan memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana terhadap Andi.
"Menolak permohonan banding dan menguatkan putusan tingkat pertama," kata Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, M. Hatta, kepada wartawan, Kamis 23 Oktober 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Menolak permohonan banding dan menguatkan putusan tingkat pertama," kata Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, M. Hatta, kepada wartawan, Kamis 23 Oktober 2014.
Dengan putusan tersebut, Andi tetap dihukum pidana 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan.
Hatta menambahkan, putusan tersebut diambil oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Syamsul Bahri Bapatua. Namun, dia tidak menyebut kapan putusan itu diambil.
Dihubungi secara terpisah, Kuasa Hukum Andi Mallarangeng, Luhut Pangaribuan membenarkan bahwa pihaknya juga mendapat informasi bahwa banding yang diajukan oleh kliennya ditolak.
Namun, dia mengaku belum bisa berkomentar lebih jauh. "Ya infonya tetap pada putusan Tipikor. Tapi, kami belum ada pemberitahuan resmi," kata dia.
Untuk diketahui, Andi Alfian Mallarangeng dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat 18 Juli 2014.
Majelis hakim menilai bahwa Andi terbukti bersalah terkait dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Andi dinyatakan terbukti bersalah sesuai dakwaan kedua yakni Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dengan putusan tersebut, Andi tetap dihukum pidana 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan.
