Sumber :
- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVAnews
- Deputi Tim Transisi Jokowi - JK, Hasto Kristianto menuturkan, salah satu alasan batalnya pengumuman menteri kabinet Pemerintahan Jokowi - JK karena masih menunggu pertimbangan dari DPR RI. Sebab, surat arsitektur kabinet baru diserahkan kepada pimpinan DPR hari ini.
"Dalam hal ini sebagai presiden yang taat sepenuhnya pada undang-undang, sesuai dengan undang-undang kementerian negara ini telah dikirimkan surat pada ketua DPR RI dan pertimbangan dari DPR sangat diperlukan," kata Hasto di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 22 Oktober 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Dalam hal ini sebagai presiden yang taat sepenuhnya pada undang-undang, sesuai dengan undang-undang kementerian negara ini telah dikirimkan surat pada ketua DPR RI dan pertimbangan dari DPR sangat diperlukan," kata Hasto di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 22 Oktober 2014.
Disampaikan Hasto, pertimbangan tersebut di antaranya terkait dengan penggabungan dan pemisahan kementerian negara yang sesuai dengan undang-undang tersebut. Kata dia, demi memenuhi hal yang sesuai dengan undang-undang tersebut maka seluruh tahap harus dilakukan.
"Semuanya harus sesuai dengan komitmen untuk membangun pemerintahan bersih, dimulai seluruh kabinet yang efektif bebas persoalan berkaitan korupsi," tuturnya.
Hasto menambahkan, salah satu pertimbangan lainnya karena adanya pengecekan nama-nama menteri itu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tujuannya, seluruh menteri dipastikan melaksanakan visi-misi presiden, maka harus ada pendalaman yang matang.
Tetapi, menurut dia, hal itu tidak menjadi masalah karena memang presiden diberikan waktu 14 hari dari pengambilan sumpah untuk mengumumkan nama menteri di kabinetnya.
"Dengan demikian memang pengumuman menteri tidak dilakukan pada hari ini. Tidak mengurangi tahapan yang dilakukan skala konkret dan konsolidasi pemerintahan terus dilakukan," jelasnya. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Disampaikan Hasto, pertimbangan tersebut di antaranya terkait dengan penggabungan dan pemisahan kementerian negara yang sesuai dengan undang-undang tersebut. Kata dia, demi memenuhi hal yang sesuai dengan undang-undang tersebut maka seluruh tahap harus dilakukan.
