Sumber :
- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews
- Komisi Pemberantasan Korupsi telah memberikan sejumlah catatan terhadap nama-nama yang diajukan oleh Presiden Jokowi untuk mengisi kabinet pemerintahannya mendatang.
Ketua KPK Abraham Samad menyebut, bahwa saran dan rekomendasi tersebut diberikan agar kabinet pemerintahan Jokowi merupakan kabinet yang bersih. Namun bagaimana jika Jokowi tetap memilih nama-nama yang dtandai warna merah dan kuning itu sebagai presiden?
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Ketua KPK Abraham Samad menyebut, bahwa saran dan rekomendasi tersebut diberikan agar kabinet pemerintahan Jokowi merupakan kabinet yang bersih. Namun bagaimana jika Jokowi tetap memilih nama-nama yang dtandai warna merah dan kuning itu sebagai presiden?
"Pastilah kabinet itu akan mencerminkan, dibaca masyarakat sebagai pemerintahan yang kurang bersih, sederhana saja," kata Abraham, di kantornya, Rabu 22 Oktober 2014.
Meski demikian, Abraham menyebut bahwa seleksi menteri adalah hak prerogatif Jokowi selaku Presiden. Namun dia mengatakan bahwa KPK juga mempunyai argumen dalam memberikan catatan tersebut.
"Jadi sekali lagi saya katakan, kita menghargai hak prerogatif presiden tapi tentu kita punya argumen-argumen juga, punya posisi yang akan kita tentukan di kemudian hari ketika nama-nama itu, seperti yang saudara katakan itu dilantik," tutur dia.
Sebelumnya KPK telah menyerahkan catatannya terhadap sejumlah nama calon menteri di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam rekomendasinya, sejumlah nama yang disodorkan Jokowi diberi kode merah dan kode kuning.
Catata merah berarti memiliki rekam jejak buruk dan berisiko tinggi, baik dalam catatan perkara korupsi, laporan harta kekayaan, maupun laporan masyarakat. Sementara, warna kuning berarti dianggap kurang baik.
Abraham meminta kepada Presiden Jokowi agar orang-orang yang masuk daftar kuning dan merah untuk .
"Mau catatannya kuning, merah, yang jelas punya catatan, tidak boleh jadi menteri. Apalagi yang merah. Karena bisa dipastikan dalam waktu dekat akan jadi tersangka," ujar Abraham saat menghadiri seminar 'Saya, Perempuan Anti Korupsi' di Makassar, Selasa kemarin. (ita)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Pastilah kabinet itu akan mencerminkan, dibaca masyarakat sebagai pemerintahan yang kurang bersih, sederhana saja," kata Abraham, di kantornya, Rabu 22 Oktober 2014.
