- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVAnews - Indonesia Corruption Watch mendesak agar Presiden Joko Widodo menindaklanjuti sejumlah catatan yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap sejumlah nama yang diajukan untuk masuk kabinet pemerintahannya nanti.
Sejumlah nama calon menteri yang diduga berpotensi bermasalah telah ditandai oleh warna merah dan kuning oleh KPK.
"Merah dan kuning harus dieliminir. Rekomendasi KPK ini harus dijalankan dan bukan formalitas," ujar Koordinator Badan Pekerja ICW, Ade Irawan, di kantor Kontras, Jakarta, Selasa 21 Oktober 2014.
Ade menyebut bahwa langkah Jokowi yang meminta pendapat KPK dan PPATK dalam menentukan nama menteri sebagai langkah yang cukup baik. Namun, Ade menilai bahwa langkah itu belum cukup.
Menurut dia, seharusnya Jokowi melibatkan lembaga-lembaga lain dalam menelusuri rekam jejak calon menterinya seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Komnas HAM.
Ade menambahkan, pemilihan anggota kabinet, merupakan ujian awal Jokowi dalam langkah awal pemerintahannya. Jika kabinetnya nanti diisi oleh figur yang tidak sesuai harapan, hal tersebut dapat menimbulkan kekecewaan di masyarakat.
"Membuat dukungan publik akan mulai hilang ke Jokowi. Modal besar dukungan publik, kami harapkan tidak disia-siakan Jokowi," imbuh dia. (art)
Baca juga:
Cerita Perjuangan TikTokers Sasya Livisya, Sering Dapat Hate Comment karena Penampilannya
Setelah melalui berbagai proses yang panjang, Sasya Livisya menyampaikan pentingnya hate comment dalam setiap konten yang diposting di sosial media.
