Sumber :
- ANTARA FOTO/Satgas Bencana Asap Riau
VIVAnews - Ancaman kabut asap di Riau serta beberapa provinsi di Pulau Sumatera masih berlanjut. Pemerintah baru di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo diharapkan dapat mengatasi masalah ini hingga tidak terulang lagi.
Karena itu, mantan gubernur DKI Jakarta yang suka blusukan itu diharapkan juga blusukan ke Riau dan daerah rawan kebakaran hutan serta lahan (Karhutla). Karena penanganan Karhutla perlu komitmen serius semua pihak, terutama pemerintah.
"Di saat pelantikan Jokowi menjadi presiden ketujuh, masyarakat di Sumatera dan Kalimantan sedang menderita kabut asap akibat kebakaran hutan gambut dari pembukaan lahan untuk perkebunan. Ini waktu yang tepat bagi Jokowi untuk menyelesaikan masalah urgent bangsa seperti kebakaran hutan gambut ini," ujar Juru Kampanye Media Greenpeace Indonesia, Zamzami kepada VIVAnews, Selasa 21 Oktober 2014.
Menurut dia, Joko Widodo perlu blusukan ke hutan-hutan dan gambut yang terbakar untuk menyaksikan dampak kebakaran ini dan mengetahui akar masalahnya.
Ia pun mendesak Jokowi untuk segera membuka Peraturan Pemerintah (PP) mengenai gambut yang disinyalir sudah ditandatangani presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono.
"Peraturan pemerintah mengenai gambut harus dibuka kepada publik selain asas transparansi pemerintahan Jokowi, ini juga untuk membuka partisipasi publik untuk memastikan peraturan ini mampu melindungi total gambut," tegasnya.
Karena itu, ia menagih komitmen Joko Widodo terhadap lingkungan. Menurut dia, permasalahan Karhutla di Sumatera dan Kalimantan perlu penanganan yang lebih serius. Dan yang tak kalah penting adalah penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan lingkungan. (art)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Ia pun mendesak Jokowi untuk segera membuka Peraturan Pemerintah (PP) mengenai gambut yang disinyalir sudah ditandatangani presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono.
