Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Lembaga pemerhati Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, Migrant Care, mencatat kegagalan politik luar negeri pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mereka menilai sejak reformasi, di masa SBY-lah, nasib TKI paling menderita.
"Selama masa reformasi, nyawa buruh migran yang paling 'murah' adalah masa pemerintahan SBY," kata Analis Kebijakan Migran Care, Wahyu Susilo dalam konferensi pers tentang Rapor Merah Kebijakan Politik Luar Negeri SBY di Dapur Selera, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu, 12 Oktober 2014.
Wahyu mengatakan orientasi kebijakan tentang buruh migran di masa SBY lebih berorientasi pada mengirim TKI sebanyak-banyaknya. Namun, pemerintah tidak melindungi mereka.
"Kepentingannya hanya devisa. Pemerintah memperlakukan TKI seperti komoditi dan industri. Ini kegagalan utama politik luar negeri pemerintahan SBY," ucapnya.
Wahyu mengungkapkan, sepanjang 2013 setidaknya ada 398.270 kasus yang menimpa buruh migran di berbagai negara tujuan. Para korban mayoritas perempuan yang bekerja di sektor rumah tangga khususnya di Malaysia dan Arab Saudi.
"Pada tahun 2013, 265 TKI terancam hukuman mati di luar negeri. Sepanjang 10 tahun masa pemerintahan SBY, ada tiga buruh migran Indonesia, Yanti Iriayanti, Agus Damansiri dan Ruyati, dieksekusi mati tanpa pembelaaan yang berarti," ujarnya.
Wahyu melanjutkan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang TKI sangat lemah dan mudah sekali diabaikan. Bahkan, langkah pemerintah membentuk Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan TKI (BNP2TKI) tidak cukup bermanfaat.
"Menurut survei pelayanan publik, lembaga itu adalah insitusi negara dengan kualitas pelayanan publik paling rendah," katanya.
Kepedulian rendah
Tak hanya itu, Wahyu juga membeberkan tindakan pemerintah SBY di luar negeri terkait nasib TKI sangat lemah. Dalam berbagai forum internasional seperti G20, justru negara lain yang peduli dengan nasib TKI.
"Eksekusi mati Ruyati Juni 2011, September ada pertemuaan G20, itu yang protes adalah Presiden Prancis. Dalam pidato pembukaannya memprotes Arab Saudi yang mengeksekusi hukuman mati karena tidak sesuai HAM. SBY bungkam saja. Tidak ada kontribusi apapun dari forum yang kita ikuti, atau ratifikasi terhadap perlindungan buruh migran," ucapnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Wahyu mengungkapkan, sepanjang 2013 setidaknya ada 398.270 kasus yang menimpa buruh migran di berbagai negara tujuan. Para korban mayoritas perempuan yang bekerja di sektor rumah tangga khususnya di Malaysia dan Arab Saudi.
