- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) melakukan penelitian mengenai rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Hasilnya, LSI menemukan bahwa mayoritas publik memberikan respons positif atas langkah SBY tersebut.
"Mayoritas responden sebanyak 75,2 persen setuju SBY keluarkan perppu, tidak setuju 19,4 persen dan tidak menyatakan pilihannya 5,4 persen," kata peneliti LSI, Fitri Hari dalam konferensi pers di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta, Kamis 2 Oktober 2014.
Fitri mengemukakan, mereka yang setuju merata dari segmen masyarakat. Misalnya, laki-laki maupun perempuan, mereka yang tinggal di desa maupun di kota, berpendidikan tinggi maupun rendah, wong cilik maupun kelas menengah.
"Bahkan mayoritas pemilih partai koalisi Prabowo-Hatta juga setuju dengan Perppu," ujarnya.
Fitri mencatat, mereka yang tinggal di kota, berpendidikan tinggi, dan berstatus ekonomi atas lebih tinggi persetujuannya dengan mereka yang tinggal di desa.
"Tingginya persetujuan ini disebabkan karena umumnya masyarakat berharap hak konstitusional memilih pemimpin dapat pulih kembali melalui perppu," jelasnya.
Untuk diketahui, survei dilakukan melalui quick poll pada 29 September sampai dengan 1 Oktober 2014 di 33 provinsi di Indonesia. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden dan margin of error sebesar (+/-) 2,9 persen.
Survei tersebut juga dilengkapi dengan penelitian kualitatif seperti metode analisis media, focus group discussion, dan in depth interview. (ita)
Baca juga:
MK Juga Surati KPU dan Bawaslu, Bakal Bacakan Dua Putusan
MK bakal membacakan putusan sidang perselisihan pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 pada 22 April 2024 mendatang.
