Jokowi Imbal Jasa, Penegakan HAM Tersandera

Jokowi-JK-Bertemu-Petinggi-Partai
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Vitalis Yogi Trisna
VIVAnews
Anak Selebgram Aghnia Punjabi Diduga Dianiaya Pengasuh, Badan Diduduki hingga Kepala Dibanting
- Mantan elite-elite intelijen yang berada di sekitar Joko Widodo alias ditengarai akan menyandera komitmen pemerintahan Presiden terpilih dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Suara Golkar di Pemilu 2024 Naik Signifikan, Airlangga: Hitungan Kami Dapat 102 Kursi

Indonesianis Anton Lucas mengatakan itu dalam diskusi bertajuk
Viral Anak Selebgram Malang Dianiaya Pengasuhnya, Polisi Langsung Tangkap Pelaku
Munir: 10 Tahun Menolak Lupa yang digelar Persatuan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) cabang Flinders University dan Adelaide University di Adelaide University, Australia Selatan, Sabtu, 20 September 2014.


“Hendropriyono dan Muchdi Purwoprandjono yang tergabung di tim pemenangan Jokowi dalam Pilpres 2014 lalu akan membuat pemerintah Jokowi melakukan (politik) imbal jasa. Sehingga, penegakan hukum dalam kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk kasus Munir, tidak mudah untuk diselesaikan,” kata  Anton Lucas, melalui siaran pers yang diterima
VIVAnews.


Usman Hamid, pegiat HAM dan salah satu Tim Pencari Fakta kasus Munir, yang mengikuti diskusi melalui Skype dari Canberra, berusaha tetap optimistis terhadap rezim baru Joko Widodo-Jusuf Kalla.


“Meski ada Hendropriyono, banyak orang baik di sekitar Jokowi. Syafii Maarif yang juga menjadi Dewan Penasihat Tim Transisi Jokowi-JK adalah guru bangsa yang sangat menghormati dan mengapresiasi Munir, sebagaimana ia sampaikan di dalam pengantar buku putih tentang pembunuhan Munir,” kata Usman.


Ia mengakui jalan terjal pengungkapan kasus Munir, yang semasa hidupnya sangat berani mengkritik militer, intelijen, dan kepolisian.


“Butuh waktu untuk mengungkap secara tuntas konspirasi pembunuhan Munir. Karena itu, penunjukan kepala BIN dan Kapolri yang tepat oleh Jokowi akan sangat membantu upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk kasus Munir,” ujarnya.


Film His Story yang bertutur tentang drama advokasi hukum kasus Munir menjadi pengantar diskusi. Diskusi itu adalah rangkaian aksi dan peringatan 10 tahun meninggalnya Munir yang diprakarsai Persatuan Pelajar Indonesia Australia di negara bagian Canberra, Sydney, Melbourne dan Brisbane.


Dalam diskusi tersebut Anton Lucas kembali menegaskan bahwa kasus Munir menjadi tolok ukur dan ujian bagi pemerintah Indonesia dalam menegakkan hak asasi manusia. Pengajar sejarah, sosial, agama dan budaya Indonesia di Flinders University itu menggarisbawahi tidak tuntasnya pengungkapan kasus Munir merupakan kegagalan pemerintahan SBY dalam penghormatan atas HAM. Ia juga menyampaikan bahwa Munir bukan saja menjadi perhatian masyarakat Indonesia, melainkan dunia Internasional.


Ia mengaku salut kepada John Kerry yang pada 6 September 2014 membuat pernyataan pers di website Embassy of The United States. Anton Lucas pun membacakan statemen Menteri Luar Negeri AS: Sepuluh tahun yang lalu seseorang membunuh Munir karena khawatir ia akan berhasil membuat negaranya menjadi lebih demokratis, lebih bebas, dan lebih manusiawi.


Simpati terhadap pejuang HAM ini Kerry tulis: Hari ini kami bergabung dengan rakyat Indonesia untuk mengenang Munir Said Thalib dan kami menyerukan perlindungan untuk mereka yang bekerja demi perdamaian, demokrasi dan kebebasan di seluruh dunia.


Bagi Anton Lucas, ketidakberhasilan SBY dalam penyelesaian kasus Munir, penegakan HAM dan mengkonsolidasikan demokrasi di Indonesia menjadi tantangan berat Jokowi.
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya