Sumber :
- ANTARA FOTO/Widodo S.
VIVAnews -
Terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden memberikan angin segar bagi para pengusaha. Buktinya, belum juga dilantik sebagai Presiden, Jokowi, begitu biasa dia disapa, sudah diberondong belasan pesan.
Salah satu penyusun Road Map Perekonomian 2014-2019, Djisman Simandjuntak, menjabarkan pesan-pesan tersebut.
"Yang pertama, Presiden 2014-2019 akan bekerja dalam keadaan ekonomi yang sulit, baik domestik maupun luar negeri," kata Djisman Simandjuntak, dalam acara "Launching Road Map Perekonomian 2014-2019" di Four Season Hotel, Jakarta, Kamis kemarin, 18 September 2014.
Kedua, pengusaha ingin Jokowi meningkatkan kelas masyarakat Indonesia, dari kelas menengah ke bawah menjadi kelas menengah ke atas.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Salah satu penyusun Road Map Perekonomian 2014-2019, Djisman Simandjuntak, menjabarkan pesan-pesan tersebut.
"Yang pertama, Presiden 2014-2019 akan bekerja dalam keadaan ekonomi yang sulit, baik domestik maupun luar negeri," kata Djisman Simandjuntak, dalam acara "Launching Road Map Perekonomian 2014-2019" di Four Season Hotel, Jakarta, Kamis kemarin, 18 September 2014.
Kedua, pengusaha ingin Jokowi meningkatkan kelas masyarakat Indonesia, dari kelas menengah ke bawah menjadi kelas menengah ke atas.
Ketiga, pembangunan lima tahun ke depan harus membuat penciptaan lapangan kerja membaik. "Sebab, ada 60 persen masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor eksternal," kata dia.
Keempat, Jokowi diharapkan mampu memberikan stabilitas makro dan menciptakan ruang fiskal agar "bergerak" leluasa.
Djisman melanjutkan, tim penyusun
road map
mengusulkan agar harga bahan bakar bersubsidi dinaikkan Rp3 ribu per liter. Dengan begitu, anggaran yang dihemat bisa mencapai Rp150 triliun.
"Sekitar 20-25 persen penghematan ini digunakan untuk memelihara dan memberikan proteksi sosial. Sisanya, dianjurkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur," kata dia.
Pesan pengusaha tak sampai di situ. Mereka menginginkan, agar anggaran infrastruktur dinaikkan dan ada jaminan kepastian hukum kontrak kerja sama pemerintah dengan swasta.
Selain itu, pengusaha juga meminta agar Jokowi memberikan kepastian kontrak dalam energi. Sebab, masalah energi banyak dirasakan oleh para pengusaha, seperti kepastian kontrak migas, biodiesel, dan harga keekonomian listrik.
"Di luar itu, intensitas energi kita bisa diturunkan. Teknologi energi perlu diperbaiki. Sebaik-baiknya niat, kalau teknologi tidak mendukung, energi tak dihemat," kata dia.
Pemerintahan Jokowi juga perlu memperhatikan sektor pertanian dan pangan. Misalnya, modernisasi penggilingan beras dan cetak lahan. "Sebelum lahan dibuka, infrastrukturnya harus disediakan dulu," kata dia.
Pengusaha juga menginginkan adanya peningkatan daya saing di industri manufaktur. Dengan adanya peningkatan tersebut, tidak tertutup kemungkinan program penciptaan lapangan kerja tiga juta orang per tahun dapat terpenuhi.
Pesan selanjutnya, mereka menginginkan adanya interkoneksi kawasan industri. Misalnya, kawasan industri Karawang dan industri Jakarta yang terhubung dengan pelabuhan. "Industri manufaktur akan berkembang," kata dia.
Lalu, pengusaha juga menginginkan adanya perbaikan industri jasa. Djisman menilai, industri pariwisata punya potensi yang bagus. Ada juga sektor pendidikan dan perdagangan yang perlu dibenahi.
"Sektor nomor dua yang paling besar menyerap tenaga kerja adalah perdagangan besar dan eceran," kata dia.
Sektor selanjutnya adalah jasa keuangan. Djisman mengatakan bahwa pemerintah bisa membangun bank pembangunan UMKM supaya pengusaha UMKM bisa mendapatkan akses keuangan. Lalu, biaya bunga pun diminta diturunkan oleh mereka.
"Kesebelas, masalah ketenangakerjaan harus fleksibel. Sesuaikan dengan lingkungan ketenagakerjaan, termasuk jumlah penganggur," kata dia.
Pengusaha juga menginginkan adanya kepastian hukum serta dukungan pemerintah daerah yang bisa memusatkan perhatian kepada layanan rakyat, termasuk layanan usaha.
Terakhir, pengusaha berpesan agar Jokowi bisa memperbaiki tahapan reformasi, sistem, dan punya kepemimpinan yang baik. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Ketiga, pembangunan lima tahun ke depan harus membuat penciptaan lapangan kerja membaik. "Sebab, ada 60 persen masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor eksternal," kata dia.
