Sumber :
- ANTARA FOTO/Widodo S.
VIVAnews - Presiden terpilih, Joko Widodo, menyebutkan banyak pengusaha di Indonesia yang tidak taat terhadap pajak dan tidak taat terhadap aturan. Kondisi itu berpotensi merugikan negara.
Menurut Jokowi, sapaan Joko Widodo, baik itu pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai semuanya harus dibayar lunas. Karena, hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh pengusaha kepada pemerintah.
"Saya tahu, kalau pengusaha sudah bicara pajak, itu pasti diam saja. Ya, jangan begitu dong seharusnya. Kalau sudah dapat untung, ya harusnya bayar pajak," kata Jokowi saat peluncuran Roadmap Perekonomian oleh Apindo di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis malam, 18 September 2014.
Baca Juga :
CIti Gandeng Occam Genjot Kinerja Komunikasi
Jokowi menuturkan, bukan pemerintah ingin memeras pengusaha, tetapi karena potensi penerimaan negara dari sektor pajak sangat besar. Menurut Jokowi, sektor itu hingga saat ini belum digarap dengan serius, sehingga nantinya bisa tepat sasaran. Ia kembali menyinggung pengusaha yang membandel tak bayar pajak.
"Ada yang sudah punya NPWP, tapi ndak bayar pajak. Ada juga yang belum punya NPWP, juga ndak bayar pajak. Kan sayang," ucap Jokowi.
Jokowi memastikan, penerimaan negara dari sektor pajak pada pemerintahannya akan digunakan semaksimal mungkin untuk pembangunan infrastruktur atau sumber daya manusia.
"Ini bukan saya bermaksud mau memeras pengusaha. Saya juga pengusaha, satu rupiah pun saya hitung," tuturnya. (art)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Ada yang sudah punya NPWP, tapi ndak bayar pajak. Ada juga yang belum punya NPWP, juga ndak bayar pajak. Kan sayang," ucap Jokowi.
