- Fajar GM/VIVAnews
VIVAnews - Musim kemarau yang panjang menyebabkan bencana kekeringan dan kebakaran hutan semakin mudah meluas. Satelit Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) mendeteksi sebaran titik api kebakaran hutan di Indonesia paling banyak tersebar di wilayah pulau Sumatera dan Kalimantan.
"Konsentrasi area yang terbakar saat ini untuk di wilayah Kalimantan masih terpusat di Kalimantan Barat, Tengah, dan Selatan. Sedangkan di Sumatera terdapat di provinsi Sumatera Selatan dan Riau," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Kantor BNPB, di Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 17 September 2014.
BNPB mencatat, Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan jumlah kebakaran hutan terbanyak dengan jumlah sebanyak 599 titik api. Di wilayah lainnya, BNPB menemukan ada 252 titik api di Kalimantan Selatan, 193 titik api di Kalimantan Barat, 195 titik api di Sumatera Selatan, 20 titik api di Riau, dan 17 titik api di Jambi.
Bahkan dari pemantauan posko BNPB Riau, indeks standar pencemaran udara di sana terus meningkat. Jarak pandang di bandara pun saat kabut asap sedang parah-parahnya, bisa mencapai kurang dari 1 kilometer.
"Ini berarti, bencana asap dan kekeringan telah mengganggu masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun aktivitas, karena beberapa penerbangan juga dipastikan tertunda," ujar Soetopo.
Untuk menanggulangi masalah itu, BNPB terus bekerja sama dengan instansi-instansi berwenang yang terkait seperti Polisi, TNI, satuan kerja perangkat daerah, dan satuan Manggala Agni Kementerian Kehutanan.
"Kami bekerja sama lakukan pemadaman di darat dan di udara melalui water bombing," ucapnya.
BNPB juga mengerahkan belasan armada terbang untuk memadamkan api di wilayah-wilayah yang terbakar itu, seperti helikopter MI yang diklaim bisa membawa hingga 4.000 liter air dalam sekali terbang.
Sutopo menyatakan dengan kerja sama yang terjalin dengan seluruh pihak, BNPB yakin untuk bisa menuntaskan masalah kebakaran hutan yang sudah menjadi masalah tahunan di wilayah Indonesia. Namun ia tetap mengharapkan adanya peran serta yang lebih besar dari pemerintah pusat dan aparat berwenang untuk melakukan penindakan oknum yang dinilai menjadi penyebab kebakaran hutan.
Dia mengungkapkan, 99 persen kebakaran hutan adalah karena dibakar. "Baik untuk membuka jalan ataupun lahan. Tetap dalam hal ini kuncinya diperlukan penegakan hukum. Perlu dilakukan patroli intensif antara aparat Pemda dan Kementerian Perhutanan. Bagi oknum atau kelompok pembakar, harus segera diproses," ucapnya. (ita)
