- VIVAnews/Joseph Angkasa
VIVAnews - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendapat laporan bahwa 200 turis dari negara tetangga datang ke Indonesia untuk "wisata paedofil." Di sini, turis paedofil itu difasilitasi oleh event organizer (EO).
Wakil Ketua PPATK, Agus Santoso, menjelaskan bahwa para turis paedofil itu biasanya orang-orang Indonesia yang memiliki pekerjaan lain juga. Namun, Agus mensinyalir, pekerjaan itu hanya kedok mereka agar lebih leluasa memfasilitasi turis-turis paedofil langganan mereka.
"Ada yang jadi guru berenang, memberi les bahasa Inggris. Ada yang juga seolah-olah bekerja di pertambangan di kampung-kampung," kata Agus dalam perbincangan dengan VIVAnews, Selasa 16 September 2014.
Agus mengatakan, para EO itu yang kemudian mengarahkan para turis paedofil untuk masuk ke daerah-daerah tertentu, tujuannya mencari target anak-anak di perkampungan. Daerah-daerah yang disasar antara lain, beberapa daerah di Sumatera, Cianjur, Semarang, Solo, Palu, dan Bali.
Di kampung-kampung, kata dia, para turis paedofil ada yang dimasukkan dalam rumah-rumah belajar, sehingga bisa leluasa bermain-main dengan anak-anak.
"Pokoknya kalau ke Indonesia bawa cokelat untuk anaknya, bawa uang 10 dolar untuk ibunya, 1 dolar kalau ada polisi, kalau ada masalah. Happy hunting!" terang Agus mengutip informasi yang diterima kaum paedofil melalui situs internet.
PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan diminta bantuannya untuk menelusuri aliran uang antara turis dan pihak yang berperan sebagai EO tersebut. PPATK pun bekerja sama dengan Mabes Polri untuk membongkar kejahatan terhadap anak tersebut.
Baca juga:
(asp)
MK Pastikan Tak Ada Deadlock Putuskan Perkara Sengketa Pilpres
Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan tak ada deadlock dalam pengambilan keputusan sengketa Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU).
