Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews
- Wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla, menilai pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), lambat dan ragu-ragu dalam menentukan kebijakan. Terutama yang berhubungan dengan masalah listrik dan bahan bakar minyak (BBM).
"Pemerintah 5 tahun terakhir lambat sekali buat kebijakan. Listrik, BBM bertahun-tahun. Semuanya serba ragu-ragu," kata Jusuf Kalla usai melakukan pertemuan dengan relawan komunitas pengusaha pendukung Jokowi-JK, di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin malam, 15 September 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Pemerintah 5 tahun terakhir lambat sekali buat kebijakan. Listrik, BBM bertahun-tahun. Semuanya serba ragu-ragu," kata Jusuf Kalla usai melakukan pertemuan dengan relawan komunitas pengusaha pendukung Jokowi-JK, di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin malam, 15 September 2014.
Jusuf Kalla mencontohkan, misalnya untuk pengematan listrik bisa dilakukan di lingkungan pemerintahan dulu. Salah satunya adalah dengan tidak memperbolehkan menggunakan pakaian jas di kantor kementerian dan penggunaan AC (Air Conditioner) di kantor pemerintahan.
Menurut dia, dua hal itu bisa berimbas pada penghematan penggunaan listrik, karena menurutnya apabila para pejabat di pemerintahan hanya menggunakan kemeja polos putih tidak akan kepanasan dan tidak memerlukan AC yang begitu banyak.
"Coba sekarang tidak boleh pakai jas ke kantor, cuma pake batik atau kemeja polos saja. Kan tidak kegerahan, jadi tidak perlu AC yang besar," kata JK disambut tawa.
Jusuf Kalla berjanji pemerintahan Jokowi - JK akan melakukan perubahan-perubahan. Salah satunya, mengalihkan subsidi BBM ke hal-hal yang lebih produktif. Karena menurut dia, selama ini pemerintah hanya memberikan subsidi untuk kaum menengah yang memiliki mobil.
"Kalau subsidi produktif bisa buat jalan, rumah sakit, perairan. Hanya satu tanda tangan langsung beralih semua itu. Setidaknya Rp150 triliun tambahan untuk pembangunan," ujarnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Jusuf Kalla mencontohkan, misalnya untuk pengematan listrik bisa dilakukan di lingkungan pemerintahan dulu. Salah satunya adalah dengan tidak memperbolehkan menggunakan pakaian jas di kantor kementerian dan penggunaan AC (Air Conditioner) di kantor pemerintahan.
