- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Konflik politik antara Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dengan para politisi di DPRD disebut-sebut melibatkan internal Fraksi PDI Perjuangan. Hubungan Gubernur dengan Fraksi PDIP DPRD Jateng diketahui tidak akur.
Sejumlah sumber yang berkembang di kalangan DPRD Jawa Tengah menyebut bahwa bersatunya kubu koalisi Merah Putih juga berdampak. Bahkan, kubu tersebut diam-diam didukung sebagian anggota Dewan dari Fraksi PDIP.
Hal itu terlihat saat empat anggota Dewan yang berbeda pandangan dengan Gubernur tak hadir dalam undangan debat yang digagas Pemerintah Provinsi pada Senin, 1 September 2014.
Satu dari empat anggota Dewan yang enggan disebut namanya mengaku bahwa faktor yang menyebabkan ia tidak hadir dalam debat karena dilarang oleh salah seorang anggota Fraksi PDIP, yang merupakan partai Gubernur.
"Saya sudah mau datang, bahkan sudah sampai depan studio mini, tapi ditelepon beberapa teman PDIP, mereka minta saya tidak datang," kata salah seorang anggota Dewan yang keberatan disebutkan identitasnya, 2 September 2014.
Pengakuan tersebut kembali menegaskan bahwa konflik politik juga terjadi di internal PDIP. Sebagian anggota Fraksi PDIP tidak sejalan dengan Ganjar Pranowo.
Tak hanya itu, konflik di internal PDIP juga ditunjukkan saat Gubernur Ganjar mengundang seluruh anggota legislatif periode 2009-2014 yang masa bhaktinya sebentar lagi habis. Sebab DPRD periode 2014-2019 akan dilantik besok.
Dalam pertemuan tertutup dengan Gubernur Ganjar di Wisma Perdamaian, Senin malam, 1 September 2014, justru hanya dihadiri dua anggota Fraksi PDIP. Padahal, anggota Fraksi PDIP di DPRD Jateng berjumlah 23 anggota. (ren)
Gara-gara Korupsi Beras Miskin, Kantor Desa di Lombok Disegel Warga
Kantor Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, disegel oleh ratusan warga buntut kasus dugaan korupsi beras miskin dari pemerintah pusat.
