Konflik Memuncak, RKPD Gubernur Jateng Dianggap Wacana

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo lakukan Gubernur Mengajar
Sumber :
  • Antara/ Anis Efizudin

VIVAnews - Konflik yang terjadi antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan anggota DPRD Jateng, belum bisa diredam. Sikap politik keduanya bahkan dianggap kekanak-kanakan oleh sejumlah pakar. Apalagi, pertemuan adu debat antar keduanya yang tak kunjung terlaksana.

Pakar politik Universitas Diponegoro Semarang, Budi Setyono, menganggap seharusnya debat antara gubernur dan DPRD harus tetap digelar. Pasalnya, silang pandangan antara pihak eksekutif dan legislatif seperti saat ini dikarenakan alur komunikasi formal antara keduanya tidak berjalan dengan baik. Karena itu, butuh komunikasi yang digelar oleh rakyat.

"Dalam ilmu politik disebut alur non konvensional, forum debat itu diadakan oleh rakyat. Karena jalur komunikasi yang formal tidak berhasil. Maka debat harus ditempuh, " kata dia di Semarang, Selasa, 2 September 2014.

Ia menilai, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo memang tidak memiliki frame visi-misi jelas. Sehingga indikator capaian belum terlihat dan masih meneruskan program kepemimpinan gubernur lama, Bibit Waluyo.

"Ibarat jadwal perjalanan ke Pekalongan harus tiba pukul 13.00 WIB, beliau harus sudah bisa memperkirakan sudah sampai Batang sekitar satu jam sebelumnya. Namun, perjalanannya ke Pekalongan itu tidak terukur sudah sampai mana ?" katanya.

Selain itu, kata dia, program Ganjar dianggap belum menunjukan capaian program yang nyata. Apalagi dua program kampanye politik di bidang kemiskinan dan pendidikan.

Adapun catatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disoroti antara lain, tahun 2014 yang dipacu sebagai tahun infrastruktur baru mencapai 56 persen. Selain itu, indeks keberhasilan Millenium Devoloment Goals (MDGs) terkait ketercukupan air di pedesaan maupun perkotaan masih jauh dari target tahun 2015.

"Persoalan mengolah air kritis pedesaan baru 33 persen dan perkotaan baru tercapai 49 persen. Sementara, ditarget 50-70 persen tingkat persoalan kebutuhan air kritis tahun 2015 harus terselesaikan," ujarnya.

Lanjut dia, penunjukan sekretaris daerah selama setahun belum definitif. Padahal dalam menjalankan roda pemerintahan harus membutuhkan seseorang yang mampu memanajerial seluruh stakeholder terkait.

Ia menegaskan, kepimpinan Jateng itu membutuhkan fasilitasi kabupaten/ kota. Sebaliknya keliru ketika Gubernur Jateng meniru gaya kepemimpinan di DKI Jakarta, karena letak kondisi dan permasalahan sosial berbeda.

"Jateng itu butuh memanejerial yang diperankan oleh Sekda untuk menggerakan capain di kabupaten/ kota. Bukan justru meniru mentornya di Jakarta," kata Budi Setyono lagi.

MIND ID Pastikan Beri Manfaatan Bagi Daerah Wilayah Kerja, Begini Caranya

Kian Panas

Hubungan antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan sejumlah anggota DPRD Jateng kian panas. Kondisi tersebut ditengarai akibat Gubernur menolak datang pada debat terbuka pada Senin pagi. Saat itu, Ganjar beralasan tengah menghadiri sidang paripurna.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dinilai tak jantan karena tidak hadir dalam acara debat terbuka tersebut.  Bahkan, saat acara debat akan dimulai, Ganjar pada pukul 10.45 WIB hanya melewati ruang pers room tempat berlangsungnya debat. Akan tetapi Ganjar justru tak masuk dalam forum debat dan menuju acara paripurna.

Dalam debat sesi kedua justru sebaliknya. Tidak terlihat satu pun dari empat anggota Dewan yang mendatangi undangan Gubernur. Mereka, antara lain, Pradjoko Hariyanto (Fraksi Demokrat), Hadi Santoso (Fraksi PKS), Sasmito (Fraksi Partai Golkar) dan Alfasadun (Fraksi PPP)

Akhirnya, acara hanya dialog biasa dengan menghadirkan Pakar Politik Universitas Diponegoro, Teguh Yuwono. Seusai acara, Ganjar terlihat kecewa karena tak satu pun dari anggota Dewan yang hadir. (ren)

Indonesian Students Victim of Germany Human Trafficking Mostly In Debt
Otto Hasibuan, Sidang Lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di MK

Otto Hasibuan Sebut Gugatan Sengketa Pilpres Anies dan Ganjar Sebuah Kemunduran

Menurut Otto, gugatan itu lebih tepat dilayangkan ke Bawaslu ketimbang MK.

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024