Sumber :
- Setpres/ Abror Rizki
VIVAnews -
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Priyo Budi Santoso, menyerukan kepada pihak tertentu untuk tidak mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di akhir masa pemerintahannya.
Ketua DPP Partai Golkar itu beralasan, Presiden SBY sebulan lalu pernah menyampaikan tidak akan mengambil kebijakan strategis.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Survei di Atas 50 Persen, Elite Golkar Dorong Ridwan Kamil Maju Pilgub Jabar Ketimbang Jakarta
Baca Juga :
Hubungannya Diduga Retak karena Orang Ketiga, Begini Kata Syifa Hadju Soal Perselingkuhan
Ketua DPP Partai Golkar itu beralasan, Presiden SBY sebulan lalu pernah menyampaikan tidak akan mengambil kebijakan strategis.
"Pak Yudhoyono juga memerintahkan kabinetnya tidak mengambil keputusan strategis. Bahkan penggantian direksi BUMN, seperti Pertamina, PLN, disetop. Apalagi urusan BBM,
nggak fair
.
Nggak
adil kalau Pak Yudhoyono masih diminta didorong untuk menaikkan BBM," ujar Priyo kepada
VIVAnews
, Minggu 31 Agustus 2014.
Menurut Priyo, naik atau tidaknya harga BBM adalah tugas pemerintahan baru, yakni Presiden terpilih Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia juga berharap pihak lain tidak mengintervensi Jokowi-JK dalam mengambil kebijakan, termasuk menaikkan harga BBM.
"Saya melihat semua presiden pernah menaikkan. Presiden SBY pernah, Presiden Megawati pernah, Presiden Abdurahman Wahid pernah, Presiden Habibie pernah. Mungkin Presiden Soekarno yang belum, saya lupa itu," tuturnya.
Priyo meminta semua pihak melihat apa yang akan dilakukan Jokowi-JK dengan tim transisi dan kabinetnya nanti.
"Seorang pemimpin itu harus berani mengambil keputusan. Ini ujian pertama bagi Presiden Jokowi. Saya sendiri ingin melihat beliau akan melakukan apa nantinya," ujar Priyo.
Sebelumnya, Presiden SBY secara tegas menolak permintaan Jokowi untuk menaikkan harga BBM. Hal ini dikatakan Jokowi usah bertemu dengan SBY di Bali, Rabu, 27 Agustus 2014.
Kata Jokowi, salah satu alasan permintaannya itu ditolak, karena menurut SBY saat ini, kondisi di Indonesia waktunya masih belum tepat untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Masih harus melihat keadaan masyarakat dan kesiapan masyarakat. [Baca selengkapnya ]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Pak Yudhoyono juga memerintahkan kabinetnya tidak mengambil keputusan strategis. Bahkan penggantian direksi BUMN, seperti Pertamina, PLN, disetop. Apalagi urusan BBM,
