Sumber :
- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVAnews
- Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat kerja dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin, Kamis 28 Agustus 2014. Dalam rapat kerja yang dilaksanakan secara terbuka itu, Amir dicecar pertanyaan terkait proses pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pimpinan KPK yang baru akan menggantikan posisi Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas yang akan berakhir masa jabatannya pada 10 Desember 2014. Amir Syamsuddin sendiri merupakan ketua panitia seleksi pimpinan KPK.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Pimpinan KPK yang baru akan menggantikan posisi Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas yang akan berakhir masa jabatannya pada 10 Desember 2014. Amir Syamsuddin sendiri merupakan ketua panitia seleksi pimpinan KPK.
Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menyatakan, pemilihan calon komisioner KPK ini sudah menjadi silang pendapat, baik antara anggota dewan maupun di internal pimpinan KPK.
"Ada yang berpendapat karena jabatan Menkumham akan segera berakhir, jadi tidak mungkin melakukan fit and proper sampai Oktober ini," ujar Bambang di Gedung DPR, Jakarta.
Menurut Bambang, proses pemilihan pimpinan KPK ini bisa saja menjadi beban pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebab, hingga saat ini jumlah pendaftar sangat sedikit dan panitia seleksi pimpinan KPK belum melakukan test terhadap mereka.
"Kalau pemerintahan ke depan tidak mengubah ketua panselnya sih tidak masalah, tapi kalau diganti ini akan kesulitan," katanya.
Dua Pilihan
Politisi Partai Golkar itu mengatakan ada dua pilihan yang beredar di masyarakat terkait calon pimpinan KPK ini, yakni memperpanjang jabatan Busyro atau mengosongkan posisi Busyro.
"Kita sadar ketentuan Undang-Undang yang mengharuskan komisioner lima orang harus tetap ada, tapi dengan begitu harus ada dua kali pansel dan fit and proper test. Ini perlu jalan keluar yang tepat, apalagi Busyo tidak lagi berminat jadi pimpinan KPK," katanya.
Anggota Komisi III lainnya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Aboe Bakar Al Habsy, menyarankan agar pansel pimpinan KPK memilih calon-calon yang kredibel. Dia juga mempertanyakan kebenaran terkait surat dari KPK yang meminta agar posisi Busyro dikosongkan saja.
"Apa langkah pro aktif Menkumham untuk dapat orang seperti itu," ujarnya.
Sementara itu anggota Komisi III dari Fraksi Hanura, Syarifuddin Suding, mempertanyakan isi dari pertemuan antara pimpinan KPK dengan ketua pansel pimpinan KPK. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menyatakan, pemilihan calon komisioner KPK ini sudah menjadi silang pendapat, baik antara anggota dewan maupun di internal pimpinan KPK.
