Sumber :
- REUTERS/Beawiharta
VIVAnews - Pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan, Presiden terpilih, Joko Widodo, bisa mengambil hikmah dari skandal penyadapan yang terjadi antara Indonesia dan Negeri Kanguru.
Baca Juga :
Apple Kehilangan Posisi sebagai Perusahaan Smartphone Teratas, Kalah Saing dengan Samsung
Menurut pria yang pernah menjadi Dekan Fakultas Hukum di UI itu, setidaknya ada tiga hikmah yang dapat dipetik Jokowi dan Jusuf Kalla ketika mengambil tongkat estafet kepemimpinan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono terkait skandal penyadapan ini.
Kalimat itu dilontarkan Hikmahanto, ketika dihubungi VIVAnews pada Selasa, 26 Agustus 2014 melalui telepon. Hikmah pertama, ujar Hikmahanto, ketika terjadi peristiwa serupa di masa mendatang, Jokowi harus memperhatikan suara rakyat Indonesia.
"Presiden terpilih harus tahu apakah publik Indonesia marah terhadap kebijakan yang diambil pemerintah negara tertentu, misalnya ketika terbukti negara itu menyadap. Jangan menjadikan ini seolah-olah masalah pribadi," kata dia.
Hikmah kedua, Jokowi harus mengambil sikap sesuai dengan kebijakan diplomatik yang ada. Misalnya, lanjut Hikmahanto, seperti memanggil atau mengusir diplomat dari negara tertentu.
Hikmah ketiga, kata Hikmahanto, Indonesia harus mulai menyadari sudah mulai dilirik oleh negara lain sebagai negara yang besar dan memiliki peranan yang signifikan di dunia internasional.
"Jadi, harus tetap waspada. Apabila nantinya, Paspampres menyarankan agar pakai telepon yang tidak mudah disadap, ya diikuti saja," kata dia.
Hikmahanto juga meminta, sebagai "nakhoda" Indonesia, Jokowi harus bisa membuat Indonesia kembali menjadi negara yang dihormati. Menurut dia, jika membuat kebijakan luar negeri, Jokowi harus ada unsur saling menghormati di tingkat bilateral, regional, dan multilateral.
Dia turut menyarankan pemerintahan Perdana Menteri Tony Abbott, jika menjalin hubungan dengan administrasi baru Jokowi, harus mulai berhenti mengambil kebijakan yang bersifat unilateral. Salah satu kebijakan yang memicu rakyat Indonesia kesal, yaitu soal langkah dorong perahu ke perairan Indonesia.
"Rakyat mulai bersikap responsif saat ini terhadap isu internasional," kata dia. (art)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Hikmah kedua, Jokowi harus mengambil sikap sesuai dengan kebijakan diplomatik yang ada. Misalnya, lanjut Hikmahanto, seperti memanggil atau mengusir diplomat dari negara tertentu.
