Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews
- TNI-Polri menerapkan pengamanan siaga satu dalam menghadapi sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 21 Agustus 2014.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Ronny F Sompie, mengatakan penerapan siaga satu TNI-Polri bukan untuk menakut-nakuti masyarakat. Penerapan siaga satu sendiri hanya untuk TNI-Polri.
Baca Juga :
ASN dari 25 Instansi Sudah Siap Pindah ke IKN
Baca Juga :
Jelang Satgas RAFI, Dirut Pertamina Patra Niaga Gerak Cepat Cek Kesiapan Layanan Avtur di Lapangan
Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Ronny F Sompie, mengatakan penerapan siaga satu TNI-Polri bukan untuk menakut-nakuti masyarakat. Penerapan siaga satu sendiri hanya untuk TNI-Polri.
"Siaga satu ini untuk TNI-Polri, masyarakat tidak diikutkan. Dalam hal ini agar masyarakat merasa aman," kata Ronny di Jakarta, Kamis, 21 Agustus 2014.
Ronny menjelaskan, siaga satu biasa diterapkan Polri dalam setiap operasi matabrata. Seperti saat pelaksanaan pemilu legislatif, pemilu presiden maupun saat pengumuman hasil rekapitulasi di KPU juga diberlakukan siaga satu.
"Setelah itu yang kita kendorkan lagi, kita rutin lagi," ujar dia.
Pemberlakuan siaga satu TNI-Polri ini, lanjut Ronny, merupakan instruksi langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar TNI-Polri harus siap siaga dalam menghadapi setiap tahapan pemilu. "Tidak boleh
underestimate
, siaga satu ini perintah presiden," terang Ronny.
Dalam pengamanan sidang putusan PHPU di MK dan sidang putusan DKPP hari ini, Ronny menyatakan, sebanyak 2/3 kekuatan Polri diterjunkan, termasuk dukungan 10 ribu personil dari TNI.
Dia menambahkan, perberlakuan siaga satu ini merupakan sikap antisipasi aparat keamanan untuk memberikan efek cegah kepada kelompok atau oknum tertentu yang ingin mengganggu jalannya sidang di MK dan DKPP.
"Kami berharap warga tidak terpengaruh, tidak perlu khawatir," paparnya. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Siaga satu ini untuk TNI-Polri, masyarakat tidak diikutkan. Dalam hal ini agar masyarakat merasa aman," kata Ronny di Jakarta, Kamis, 21 Agustus 2014.