Sumber :
- VIVAnews/Banjir Ambarita
VIVAnews
- Dewan Perwakilan Rakyat Papua meminta Pemerintah mengubah pendekatan terhadap Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu harapannya adalah menghentikan stigma atau predikat buruh sebagai separatis terhadap rakyat Papua.
"DPRP mengharapkan kepada negara, di ulang tahun ke-69 kemerdekaan, mengubah strategi pendekatan terhadap Papua, terutama menghentikan stigma separatis terhadap rakyat Papua," ujar Ketua Komis A Parlemen Papua, Ruben Magai, di Jayapura, Papua, Jumat, 15 Agustus.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"DPRP mengharapkan kepada negara, di ulang tahun ke-69 kemerdekaan, mengubah strategi pendekatan terhadap Papua, terutama menghentikan stigma separatis terhadap rakyat Papua," ujar Ketua Komis A Parlemen Papua, Ruben Magai, di Jayapura, Papua, Jumat, 15 Agustus.
Dengan menghentikan stigmai separatis (kelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRI), rakyat Papua akan merasa nyaman sebagai bagian dari Indonesia. Stigma itu hanya akan menumbuhkan rasa kecurigaan yang akan terus berkembang, dan menghambat proses pembangunan.
Stigma lain yang harus dihapus, katanya, orang Papua yang terbelakang, bodoh dan lain sebagainya. Ia menyebut itu seperti cara yang dilakukan penjajah. “Kalau memang orang Papua masih terbelakang, bodoh, berarti Pemerintah yang malu, karena tidak mampu mengubahnya.”
Ia juga meminta agar segala bentuk provokasi atau adu domba dihentikan di Papua. Sebab hal itu hanya menambah luka rakyat Papua. "Jangan lagi negara menjadikan Papua sebagai proyek atau objek untuk kepentingan segelintir elite pusat," katanya.
Solusi yang paling utama, menurut Ruben, negara harus membuka ruang dialog yang konstruktif bagi orang Papua, untuk bisa memetakan segala persoalan yang ada. Dialog merupakan solusi yang tepat dan harus diwujudkan, agar rakyat Papua merasa diperhatikan. Dengan begitu, rakyat Papua merasa sebagai bagian dari NKRI.
Hal senada juga dikatakan Ketua Komisi C Parlemen Papua, Yan Ayomi. Menurutnya, Pemerintah harus lebih fokus menata Papua, dengan melakukan pembinaan ideologi yang baik. Pembinaan ideologi akan membuat rakyat Papua memiliki rasa kebangsaan sebagai bagian dari Indonesia.
Yan Ayomi menambahkan, sesungguhnya menanamkan rasa kebangsaan bagi rakyat Papua bukan semata hanya tanggung jawab negara, tapi seluruh rakyat Indonesia. "Rakyat non-Papua juga harus memberikan pemahaman dan spirit yang baik, bahwa kita adalah satu bangsa, yakni Indonesia, bukan malah membuat keonaran seperti yang terjadi di Timika beberapa hari lalu, yang hanya menyisakan luka dan dendam bagi orang Papua.”
Otonomi khusus yang diberikan pemerintah juga tidak akan berarti bagi rakyat Papua bila tidak disertai evaluasi. Otonomi khusus dengan gelotoran uang triliunan tidak cukup bila tidak dievaluasi kemanfaatannya bagi rakyat.
Ia mendukung dialog konstruktif antara rakyat Papua dengan Pemerintah Pusat agar segala persoalan Papua dapat terangkum dengan baik. Selanjutnya dicarikan solusi yang tepat untuk penyelesaiannya. “Sebab selama ini banyak orang Pusat tidak memahami persoalan di Papua. Akibatnya solusi yang dihasilkan tidak pernah tepat.”
Namun Yan Ayomi optimistis bahwa rasa kebangsaan rakyat Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Indonesia akan semakin bertumbuh, bila pembangunan merata dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. "Memang butuh waktu tapi yakinlah jika Pemerintah serius membangun, rakyat Papua dengan sendirinya akan merasa sebagai bangsa Indonesia," ujarnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dengan menghentikan stigmai separatis (kelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRI), rakyat Papua akan merasa nyaman sebagai bagian dari Indonesia. Stigma itu hanya akan menumbuhkan rasa kecurigaan yang akan terus berkembang, dan menghambat proses pembangunan.
