Sumber :
- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Sebanyak 45 anggota DPRD Bantul, DIY, periode 2014-2015 resmi dilantik oleh Kepala Pengadilan Negeri Bantul, Haryadi, SH. Pelantikan dihadiri Bupati Bantul, Sri Suryawidati, dan pejabat di lingkungan Pemda Bantul, KPU, Panwaslu dan Muspida di Pendopo Parasamya Pemkab Bantul, Rabu 13 Agustus 2014.
Dengan dilantiknya 45 anggota DPRD yang baru maka berakhir pula masa tugas anggota DPRD Bantul periode 2009-2014. Para anggota DPRD yang lama punya kewajiban mengembalikan aset milik DPRD Bantul yang dipinjamkan kepada 45 anggota dewan yang lama seperti laptop dan mobil milik DPRD Bantul.
Baca Juga :
Terpopuler: Pengakuan Shin Tae-yong ke Ernando, Kata Pelatih Australia Usai Dihajar Timnas Indonesia
Namun sayang hingga masa jabatan berakhir masih terdapat aset milik DPRD Bantul yang belum dikembalikan ke DPRD Bantul. Tercatat, ada empat mobil dan enam unit laptop belum kembali ke sekretaris dewan dari delapan tangan anggota dewan.
"Masih ada 8 mantan anggota DPRD Bantul yang lama belum mengembalikan 4 unit mobil dan 6 laptop," kata Subbidang aset dan rumah tangga Sekretariat DPRD Bantul Kamdani.
Menurutnya, sekretariat sudah melayangkan surat tertulis agar anggota dprd yang lama mengembalikan aset milik negara paling lambat 8 Agustus yang lalu dengan surat penarikan inventaris aset nomor 024/244.
"Namun sampai batas waktu yang ditentukan belum juga mengembalikan aset milik negara tersebut," bebernya.
Empat mobil Avanza belum kembali dari tangan empat anggota dewan yakni Edi Prabowo dari Fraksi Demokrat, Sarinto Fraksi Amanat Nasional, dan dua dari Fraksi Karya Bangsa Aslam Ridlo dan Agung Wisda.
Adapun enam laptop yang masih dikuasai dewan bernama Ari Dewanto Fraksi Demokrat, Slamet Bagyo dan Agus Subagyo Partai Golkar. Dua dewan juga belum mengembalikan yakni Agus Salim dan Aslam Ridlo (Fraksi Karya Bangsa).
Sekwan mencatat dari 45 laptop yang dipinjamkan seluruh anggota DPRD Bantul sebagai fasilitas penunjang kerja ada satu laptop yang dipastikan keberadaannya sudah hilang.
"Tercatat di data sekwan, laptop yang hilang tersebut semula digunakan Maslahah dari Fraksi PPP," jelasnya.
Kamdani menambahkan sebenarnya jauh sebelum diberikan surat penarikan aset, hilangnya laptop dewan ini sudah terendus dari tidak lengkapnya laptop yang harus dikumpulkan untuk keperluan pemeriksaan periodik, namun satu laptop yang dibawa anggota dewan tidak bisa dihadirkan karena keberadaannya tidak jelas.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurutnya, sekretariat sudah melayangkan surat tertulis agar anggota dprd yang lama mengembalikan aset milik negara paling lambat 8 Agustus yang lalu dengan surat penarikan inventaris aset nomor 024/244.
