Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengklaim bahwa saat ini jumlah warga miskin telah berkurang 5 juta dari tahun 2009 hingga 2013. Sementara itu, saat ini, sisanya masih 28 juta orang yang hidup di garis kemiskinan.
"Artinya, ini tantangan bagaimana kita harus cepat menurunkannya," kata Sekretaris Eksekutif TNP2K, Bambang Widiyanto, di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 12 Agustus 2014.
Masih banyaknya warga miskin ini, kata dia, harus diberikan program khusus bagi warga miskin dan rentan miskin. Jika di negara maju, kata Bambang, warga miskin diberikan perlindungan sosial. "Nah, ini yang akan kami lakukan," ujar dia.
Upaya untuk memberikan perlindungan sosial bagi warga miskin, kata dia, adalah dengan mengubah strategi cara memberikan subsidi bagi warga miskin.
"Kita selalu ingin mengubah agar subsidi tidak dalam bentuk produk, misalnya subsidi BBM (bahan bakar minyak) ke subsidi individu. Kalau subsidi produk tidak tepat sasaran, jadi kalau langsung bisa tepat sasaran," kata dia.
Bambang mengatakan, subsidi pemerintah yang selama ini dijalankan, yaitu subsidi BBM, tidak tepat sasaran. Sebab, yang menikmati subsidi itu justru orang kaya.
"Premium itu seharusnya harganya Rp11.000, pemerintah subsidi Rp5.000, dan yang membeli premium itu sebagian besar menggunakan mobil," kata dia.
Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan subsidi langsung itu. Misalnya, untuk mengetahui orang miskin, harus mengetahui garisnya, yaitu mengetahui pendapatannya.
"Lalu, bagaimana kita memiliki garis yang tidak banyak bergeser garis kemiskinannya. Ini banyak bergeser karena tidak bisa kendalikan harga bahan pokok," ujarnya.
"Kita tahu orang miskin ini makin menjadi prioritas, kalau harga beras meningkat, orang miskin bertambah. Jadi, mengendalikan bahan pokok itu adalah yang paling penting mengatasi kemiskinan dan memberikan lapangan pekerjaan baru," paparnya.
Selama ini, kata dia, selalu dikatakan bahwa warga miskin itu memiliki peningkatan pendapatan. Tetapi, yang harus dipahami adalah apakah pendapatan mereka lebih cepat dari peningkatan garis kemiskinan.
"Kalau lajunya sama saja, ya dia tetap berada di garis kemiskinan. Makanya harus meningkat, caranya dengan bantuan sosial, bagaimana anaknya mau sekolah kita beri bantuan," ujar dia. (art)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kita selalu ingin mengubah agar subsidi tidak dalam bentuk produk, misalnya subsidi BBM (bahan bakar minyak) ke subsidi individu. Kalau subsidi produk tidak tepat sasaran, jadi kalau langsung bisa tepat sasaran," kata dia.
